Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta). ANTARA FOTO/foc. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyoroti wacana pembangunan lintasan permanen di Monumen Nasional (Monas).
Menurut dia, batuan alam atau cobble stone yang menjadi alas di pelataran bagian dalam Monas tidak boleh diaspal. Pasalnya, jika dilapisi dengan hotmix, maka wilayah yang diaspal itu tak bisa lagi menyerap air.
Karena itu, Istana Negara yang berada tepat di seberang Monas akan terancam banjir. “Menutupi coblestone dengan hot mix akan membuat banjir semakin berat di kawasan Monas dan Istana,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).
Baca Juga: Ribu-Ribu Soal Rekomendasi TACB, Anak Buah Anies: Kasihan Pak Gubernur
Baca Juga: Jokowi: Kalau Saya Tunjuk Anak Jadi Menteri Itu Dinasti Politik, Tapi Gibran Ikut Pilkada...
Lebih lanjut, ia mengatakan masalah penyerapan air sebenarnya sudah diatasi Pemprov dengan membuat saluran air. Namun, ia pun menyebut kebijakan ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
“Butuh saluran drainase di dekat lajur sirkuit untuk mencegah dampak banjir. Artinya itu merubah Monas dan bertentangan dengan Perpres 25 Tahun 1995,” jelas dia.
Selain itu, ia mengatakan dengan aspal itu akan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit jika dibongkar setelah balapan usai.
“Membongkar hotmix juga akan merusak coblestone, artinya biaya lagi atau proyek baru untuk mengganti coblestone,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
