Dana Bencana Jabar Minim, DPRD: Kok Bisa?

Anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) dinilai minim hanya sebesar Rp25 miliar.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menilai alokasi anggaran dana darurat kebencanaan yang disediakan Pemprov Jabar begitu minim disaat tingkat kerawanan kebencanaan di Jawa Barat sangat tinggi.

"Kita agak kaget. Biasanya beberapa tahun kebelakang rutin Rp50 miliar disimpan disitu walaupun dulu APBD nya kecil dibanding 2020 ini," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (16/2/2020).

Baca Juga: Anies Bohong, Ketua DPRD: Saya Punya Palu, Saya Ketok Gak Jadi Apa-Apa Nih!

Baca Juga: BUMD Jabar Percepat Laju Perekonomian Masyarakat

Asep menyebutkan dengan kondisi geografis Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana darurat kebencanaan lebih besar dari sekarang selain pemerintah juga menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni. Ia mencontohkan beberapa bencana yang terjadi di Bogor Barat, Bekasi, Karawang dan beberapa tempat lainnya yang begitu ekstrim pada awal Januari 2020 lalu. 

"Semestinya lebih dari Rp50 miliar," tegasnya.

Dia juga menegaskan, kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang di awal tahun 2020 harus menjadi cermin untuk semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang akan dihadapi.

Anggota Komisi V DPRD Jabar ini juga mengimbau agar Pemprov Jabar menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia termasuk perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dibutuhkan mendadak.

Sebelumnya, Asep mengaku, sempat memperjuangkan anggaran kesiapan barang di Dinas Sosial Jawa Barat bertambah pada akhir 2019 lalu. Namun, pihak eksekutif tidak menambahkan dan hanya memberikan Rp1,2 miliar saja. 

“Itu susah bener kita minta sampai angka Rp10 M itu. Padahal kita rasakan ini perlu untuk mengantisipasi potensi hujan, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah ketika bencana kejadian di awal tahun 2020 itu, semua gelagapan, barang tidak ada, BPBD juga minim perlengkapan, kita datang ke tempat ke lokasi di caci maki karena tidak bawa apa-apa,” pungkasnya.