Edhy Prabowo: Menteri Bisa Salah. Menteri Tak Boleh Antikritik

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak menutup diri bila ada pejabat maupun pegawainya yang hendak memberikan masukan atau kritikan. Bahkan, ia menyebut pegawai yang berani mengkritik akan mudah mendapat promisi jabatan.

"Menteri bukan segala-galanya dan bisa saja salah. Menteri tidak boleh antikritik dan bisa dikritik kapan saja. Di sini (KKP) yang mengkritik akan mudah dapat promosi," tuturnya saat melantik empat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Edhy Tegas: Tak Ada Kompromi buat Pelaku Illegal Fishing

Edhy mengaku mengedepankan profesionalitas dan kekompakan dalam bekerja. "Jabatan hanya titipan Tuhan, gunakanlah untuk berbuat kebaikan," ujar Edhy saat pelantikan di Jakarta.

Sambung Edhy menambahkan, kekompakan dan profesionalitas sangat penting dalam lingkungan kerja agar hasil yang dicapai maksimal. Dengan begitu, dia berharap para pejabat dan pegawai di KKP untuk saling sokong dalam menjalankan program kerja yang sudah disusun.

"Kerja sama itu sangat penting, jadi bapak ibu saya harap bisa segara menyesuaikan diri," lanjutnya.

Edhy berharap, para pejabat yang dilantik bisa secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menghasilkan terobosan-terobosan untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Program dan inovasi-inovasi KKP, sambungnya, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perikanan dan kelautan.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Aryo Hanggono sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Aryo tadinya menduduki posisi Pelaksana Tugas pada jabatan tersebut.

Kemudian ada TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Posisi Dirjen PSDKP sebelumnya dipegang oleh Pelaksana Tugas, Nilanto Perbowo, yang beberapa hari lalu resmi dilantik sebagai Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

Selanjutnya ada Artati Widiarti yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya: serta Pamuji Lestari sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.