Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Sekretaris Daerah Jabar guna membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid 19 perlu diperhatikan.
Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, agenda pembahasan pada pertemuan kali ini di antaranya meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) Jabar terkait laporan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19.
"Kedua, program pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan mekanisme pelaksanaannya," kata Taufik saat memimpin rapat, Rabu (1/4/2020).
Baca Juga: Darurat Covid-19, Rapat Paripurna DPRD Jabar Kena Imbas
Baca Juga: Anies: Lapor Pak Wapres, Belum Setengah Hari Ini, Ada 38 Orang Dimakamkan Karena Corona
Taufik menjelaskan, dalam situasi tanggap darurat bencana wabah virus corona, khususnya di Jawa Barat, Pemda harus pandai pandai dalam mengelola keuangan daerah.
"Hal itu dimaksudkan agar pos anggaran yang tersedia benar benar dioptimalkan demi kemaslahatan masyakarat teristimewa bagi warga terdampak COVID-19," ujarnya.
Taufik menyebutkan sampai saat ini pemerintah sendiri belum sanggup memprediksi sampai kapan wabah corona ini akan berakhir. Untuk itu, diperlukan kerja keras bagi seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, untuk bersama sama berjuang melawan COVID-19.
"Kita belum tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini bakal berakhir. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk berjuang melewati masa sulit ini," tegasnya.
Selain itu, Taufik meminta kepada tiap tiap Komisi agar menyesuaikan kerja yang telah ditetapkan.
"Kegiatan komisi disesuaikan dengan rencana kerja Komisi dan anggaran yang telah ditetapkan, serta fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kegiatan penanganan darurat bencana wabah COVID-19 di Jawa Barat," ungkapnya.
Adapuh, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan akan memangkas sejumlah pos anggaran untuk kebijakan refocusing dan realokasi anggaran bagi penanganan COVID-19.
"Kebijakan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan COVID-19 TA 2020, menyasar pos anggaran pada belanja perjalanan dinas, belanja makan minum dan rapat, belanja akomodasi, belanja penyertaan modal, dan belanja kegiatan yang tidak prioritas," jelasnya.
Menurutnya, total kebutuhan anggaran sementara untuk Bidang Kesehatan dan Social Safety Net mencapai Rp3,6 triliun.
"Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (KRTS) yang terdampak gejolak ekonomi akibat COVID-19 mencapai 1.618.480 KRTS," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
