Taiwan Jadi Umpan, AS Bikin China Naik Pitam! Merinding!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kemarahan China kembali memuncak setelah Amerika Serikat (AS) mendesak Taiwan untuk mengirimkan perwakilannya ke dalam World Health Organization (WHO). Usulan AS yang sangat ditentang oleh China ini disebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah China oleh WHO. 

Dilansir dari South China Morning Post, Pejabat Hukum Utama WHO, yakni Steven Solomon merespons kabar tersebut dengan menegaskan pengakuan bahwa China adalah satu-satunya wakil yang sah. Ia juga mengatakan, sekretariat WHO mengatakan pihaknya tak punya wewenang untuk memutuskan hal itu. 

Baca Juga: Ngeri Bos! Utangnya Menggunung, Garuda Nekat Pinjam Duit Lagi Triliunan Rupiah ke BRI: Kami Butuh!

"Ini bukan sesuatu yang sekretariat WHO memiliki kewenangan untuk memutuskan ... Bukan peran staf WHO untuk terlibat dalam masalah geopolitik. Sebenarnya, prinsip-prinsip netralitas dan imparsialitas kami ada untuk menjauhkan kami dari masalah-masalah itu," tegasnya dikutip pada Rabu (6/05/2020).

Sementara itu, Juru Bicara Permanen China di Jenewa, Liu Yuyin, telah memperingatkan bahwa seruan tentang masuknya Taiwan ke WHO merupakan langkah politisasi yang dilakukan AS di tengah perang melawan pandemi corona.

"Dengan melakukan itu, AS mempolitisasi pencegahan epidemi dan mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis di Taiwan, China. Kami dengan tegas menentangnya," ujar Liu.

Baca Juga: Karena 2 Hal Ini, China Yakin Indonesia Segera Taklukkan Covid-19

Presiden Prospect Foundation, Lai I-chung, sepakat bahwa tindakan AS itu telah melanggar aturan tak terucap, yakni bahwa partisipasi Taiwan di WHO perlu mendapat persetujuan dari China. 

"Selain untuk menyuarakan pencapaian Taiwan melalui platform WHO, AS sedang berusaha mendorong Taiwan untuk berpartisipasi dalam badan kesehatan global untuk melanggar 'aturan tak terucapkan' lama di WHO bahwa partisipasi Taiwan perlu persetujuan dari China," tegasnya.

Lai menyebut, langkah seperti itu hanya akan meningkatkan ketegangan antara Washington dan Beijing yang hubungannya telah sangat tegang oleh kritik tentang bagaimana Beijing dan WHO menangani wabah tersebut.

Zhu Songling, seorang profesor yang berspesialisasi dalam urusan lintas selat di Universitas Union China, juga memperingatkan bahwa celah antara CHina dan AS akan semakin melebar saat kedua negara menyimpang di atas Taiwan.

Baca Juga: Jendral Besar AS Tak Satu Suara dengan Trump Soal Virus Corona Buatan Laboratorium China

“AS telah menggunakan kata-kata kasar dalam berurusan dengan China, tidak seperti apa yang harus dilakukan oleh kekuatan super dan pemimpin dunia. Ini disesalkan. Orang-orang Tiongkok tidak takut untuk berurusan dengan masalah dan jika konflik diplomatik menjadi tak terhindarkan, (China) akan menghadapinya," kata Zhu.

Zheng Zhenqing, seorang spesialis urusan Taiwan di Universitas Tsinghua di Beijing, menunjukkan bahwa Beijing tidak akan menyerah pada masalah kedaulatan meskipun ada tekanan dari AS.

"Alasan bahwa AS telah meningkatkan tekanan pada China pada masalah Taiwan adalah karena Washington sekarang telah mengambil posisi yang sama sekali bermusuhan terhadap China," kata Zheng.

“Kartu Taiwan hanyalah salah satu dari banyak kartu yang bisa dimainkan Washington. Jika AS ingin mengambil sikap konfrontatif melawan China, maka China tidak akan punya pilihan selain berdiri teguh dan mempertahankan kepentingannya sendiri."

Dalam pernyataan publiknya, Liu juga membantah klaim bahwa Taiwan belum diberi informasi dengan benar ketika Covid-19 pertama kali muncul di daratan, mengatakan bahwa Beijing dan WHO telah melakukan kontak dengan pulau itu sejak wabah dan Beijing telah memberikan "bantuan luar biasa" .

Juru bicara kementerian luar negeri Taiwan Joanne Ou berseru busuk pada hari Selasa, mengatakan Beijing tidak memerintah pulau itu sejak 1949, menambahkan bahwa keputusan 1971 untuk menggantikan Beijing dengan Taipei karena wakil PBB China belum menyelesaikan pertanyaan Taiwan dan tidak memberi Beijing kekuatan untuk mewakili pulau internasional.

"Hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta orang Taiwan di komunitas internasional," kata Ou.