Diserang 3 Menteri Jokowi Sekaligus, Anies Kalem Saja

Diserang tiga menteri sekaligus soal bansos, Anies Baswedan kalem saja. Dia memilih tak menyerang balik. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memilih menjelaskan soal penyaluran bansos yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam keterangan tertulisnya yang dikirim melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pemprov DKI Jakarta, Anies mengatakan, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," ujar Anies, kemarin.

Baca Juga: Utang Garuda Rp7 Triliun Jatuh Tempo, Bu Ani Ikutan Puyeng

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini. "Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," imbuh Anies.

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua. Pendataan itu, dilakukan dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta.

Untuk diketahui, sebelumnya Anies disentil tiga menteri. Mereka adalah Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka menilai Anies tak konsisten soal bansos. Selain itu, data bansos Pemprov DKI tumpang tindih.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin mengatakan, tak ada tambahan jumlah penerima bansos untuk warga DKI. Menurut dia, angkanya tetap seperti kesepakatan awal, yaitu 1,3 juta KK. "Belum ada penambahan," ujarnya, kemarin.

Pepen menjelaskan, awalnya Anies menyampaikan dalam ratas dengan Presiden Jokowi pada 30 Maret lalu bahwa ada 3,7 juta jiwa warga Ibu Kota butuh bansos. Kemudian disepakati, DKI menanggung 1,1 juta dari 3,7 juta jiwa yang perlu bansos. Kemudian pemerintah pusat melalui Kemensos bakal menyalurkan bansos untuk 2,6 juta jiwa. "Yang 2,6 juta jiwa ini dikonversi menjadi 1,3 juta KK," jelasnya.

Soal data baru, Pepen mengungkapkan, hal itu dibahas dalam rapat bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemarin sore. "DKI sekarang sedang pendataan di RT dan RW. Diharapkan nanti ketika penyaluran tahap ketiga itu datanya sudah sinkron," ungkap Pepen.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta berencana mendistribusikan bansos tahap kedua bagi warga rentan miskin menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020. Tepatnya, pada 14 Mei 2020. Mujiyono mengetahui hal tersebut setelah berkoordinasi dengan pihak eksekutif beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bakal ada penambahan isi paket sembako. Jika sebelumnya nominal bantuan sembako tahap pertama sebesar Rp 149.500 untuk setiap kepala keluarga, maka pada tahap kedua akan mencapai Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per paket sembako. "Tambahan itu kan karena menjelang Lebaran. Jadi wajar diberikan ke warga yang sudah terdata," ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif menyayangkan, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyerang Anies tanpa bukti. Syarif menyebut, tidak ada satupun pernyataan dari Gubernur dan pejabat instansi terkait DKI soal penyerahan tanggung jawab penyerahan 1,1 juta bansos warga di DKI ke pemerintah. “Tidak pernah ada pernyataan itu, kecuali dari Menkeu dan Menko PMK," ujar Syarif.

Karena itu, ia menilai tudingan terjadap Anies tendensius. Sebab faktanya, jelas dia, Pemprov DKI bergerak menyalurkan bansos lebih dulu dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Lagi, Ini Bantahan Terbaru Anies Baswedan

Sementara anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengkritik Anies yang dinilai tidak memiliki political will untuk membantu warga Ibu Kota dalam menghadapi wabah virus corona. 

"Saya melihat Pemda DKI enggak punya kemauan politik untuk memberikan yang terbaik ke warga Jakarta," tegasnya.