Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ujian yang dihadapi Garuda Indonesia bertambah berat. Di saat bisnis penerbangan anjlok, Garuda harus bayar utang perusahaan sebesar Rp7 triliun yang akan jatuh tempo bulan depan. Namun, yang pening bukan hanya Garuda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut kebagian puyengnya.
Kenapa Menkeu ikut pusing? Kemenkeu merupakan pemegang saham BUMN. Sedangkan Kementerian BUMN merupakan kuasa pemegang saham BUMN. Untuk itu, masalah yang dihadapi Garuda juga bagian dari tanggung jawab Kemenkeu.
"Kita sedang memikirkan beberapa alternatif. Mencari solusi untuk bantu sukuk Garuda, itu kan Juni," kata Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman dalam video confrence di Jakarta, kemarin (8/5/2020).
Baca Juga: Maskapai Garuda Kembali Mengudara, Sahamnya Meroket Tiada Tara! Sampai Dimanfaatkan Buat. . . .
Menurut Luky, ada beberapa alternatif yang disiapkan untuk menutupi utang Garuda. Sayangnya, dia tidak merinci skema seperti apa yang akan digunakan. Pasalnya, opsi yang ada saat ini masih dalam tahap penggodokan.
"Ini memang in progress. Pokoknya proses ini kita bersama-sama dengan Kementerian BUMN sedang memikirkan jalan keluar untuk Garuda," cetusnya.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengaku minta bantuan untuk menyelesaikan utang yang akan jatuh tempo bulan depan. "Kita relaksasi keuangan, ini punya sedikit masalah. Juni ini jatuh tempo 500 juta dolar AS, sehingga kita membutuhkan bantuan keuangan dan relaksasi," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
