Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Barat ini juga mempertanyakan jika kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Maka, siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya dan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar.
"Tidak ada quality control. Kalau infromasinya benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang busuk, kan mubazir. Siapa yang akan tanggung jawab?," imbuhnya.
Sebelumnya, Edi mengaku sempat menyarankan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agar skema bansos senilai 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai.
"Itu jauh lebih simpel, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya," tambahnya.
Dia mengungkapkan, dengan skema tersebut, mampu membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Berbading terbalik dengan mekanisme yang dipakai Pemprov jabar saat ini yang dinilai bisa merusak sistem ekonomi masyarakat.
"Cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Jika telor itu diborong Pemerintah, harga telor di pasaran bisa jadi mahal. Demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
