Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memprotes keras kebijakan pemerintah yang menaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah itu dianggap tidak melihat kondisi ekonomi masyarakat yang tengah memburuk karena pandemi Covid-19.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, tak sungkan mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia menganggap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan makin membebani rakyat. Yang terakhir, kenaikan iuran BPJS Kesehatan diambil diam-diam dan secara sepihak.
Baca Juga: Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi, Fadli Zon: Benar-Benar Absurd! Batalkanlah!
"Luar biasa Bapak Presiden kita yang terhormat, tidak ada angin dan hujan langsung menekan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan kesehatan," katanya, Kamis (14/5/2020).
Perpres itu sebenarnya dikeluarkan untuk merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran pada awal tahun ini. Namun, bukannya mengikuti putusan itu, pemerintah justru kekeh menaikkan iuran.
Kelas I mandiri harus membayar Rp150.000 dan kelas II Rp100.000 pada Juli nanti. Nasib kelas III pun sama. Bedanya, masih diberi napas hingga akhir tahun. Iuran kelas ini masih Rp25.500. Baru pada Januari 2021 akan naik menjadi Rp35.000 per bulan.
Ketua DPP PKS itu menilai ini menunjukkan telah matinya sensitivitas, kepedulian, keberpihakan, dan keprihatinan rezim ini kepada masyarakat kecil. "Jelas tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil. Sudah jatuh ketimpa tangga presiden," tuturnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai semua kacamata Presiden Jokowi selalu menyangkut ekonomi, bukan kemanusiaan. "Pandemi Covid-19 ini sudah memberatkan masyarakat. Saya minta presiden lebih mengedepankan sisi humanism ketimbang ekonomi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
