Jokowi Minta Penyaluran BST dan BLT Dipercepat

Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, agar segera menyederhanakan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal itu agar masyarakat dapat segera menerima manfaatnya.

Sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial, dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya. Memotong prosedurnya," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (16/5/2020).

"Sehingga, masyarakat dapat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai," imbuhnya.

Jokowi merinci, jumlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah masih jauh dari total bantuan yang harusnya dikucurkan.

BLT Desa, baru tersalurkan sebanyak 15 persen. Masih ada sisa 85 persen yang belum tersalurkan. Sementara BST, baru 25 persen yang tersalurkan. Sebanyak 75 persen, masih menunggu pengalokasian. Jokowi menjelaskan, BST dan BLT Desa punya nilai yang sama dengan masa pemberian bantuan yang juga sama.

"BST, Bansos Tunai sebesar Rp600 ribu yang akan diberikan tiga bulan berturut-turut dan juga BLT Desa sebesar Rp600 ribu yang juga diberikan selama tiga bulan berturut-turut," tuturnya.

Selain BLT Desa dan BST, pemerintah juga telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA, dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA.

Di samping itu, juga ada bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, dan Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga.

Jokowi tahu, masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan. Ia pun meminta masyarakat dapat menanyakan ke ketua RT, RW dan kepala desa untuk menindaklanjuti pemberian bantuan itu.