Presiden Joko Widodo bersiap untuk memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan/Pool
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga ikut angkat bicara. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan kebijakan yang tidak populer dan cukup berisiko secara politik.
"Tindakan yang cukup berisiko secara politik," nilai Ganjar.
Bukan hanya BPJS, masalah penanganan corona juga kerap kali menimbulkan perbedaan. Presiden Jokowi yang mengambil istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar sempat tidak diikuti oleh daerah. Wali kota Tegal misalnya, tetap ngotot menerapkan lockdown. Sementara Tasikmalaya, Kalimantan Timur, memakai diksi yang lebih halus, yakni local lockdown.
Sedangkan Solo menggunakan istilah semi lockdown. Lainnya, seperti Maluku memilih kebijakan menutup jalur penerbangan dan pelayaran selama 14 hari.
Walikota Sorong Lambert Jitmau bahkan nekad melawan larangan Jokowi. Atas penolakannya tersebut, Lambert mengaku siap dipenjara. Ia tetap memilih opsi lockdown karena tidak ingin warganya terpapar Covid-19.
"Jangankan satu tahun, lima tahun saya (berani) masuk. Tapi rakyat ini, kalau selamat, aman," tantangnya, awal April lalu.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak juga enggan berubah sikap soal lockdown. "Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami, dan negeri kami!" tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
