Pengamat Politik Hendri Satrio punya penilaian atas kondisi ini. Kata dia, semakin banyaknya kepala daerah yang berani melawan Presiden Jokowi, khususnya selama pandemi Covid-19 diduga karena jalur komunikasi yang terhambat. Bisa juga karena arogansi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, daerah maupun pusat harus menurunkan ego sektoralnya untuk kepentingan bangsa. Silang sengkarut antara raja besar dan raja raja kecil ini harusnya bisa diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat.
Namun diakui, pembicaraan tatap muka di tengah pandemi Covid-19 saat ini sulit dilakukan. Karena itu, delay komunikasi kerap terjadi. Jika dibiarkan, fenomena kepala daerah melawan presiden ini bisa berakibat buruk.
"Secara hirarki pemerintahan tidak bagus. Tapi secara demokrasi sih bagus bagus aja," kata Hensat, sapaan akrabnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menilai kepala daerah, khususnya yang berlatar belakang partai pendukung Jokowi tidak mau ambil risiko terhadap kebijakan-kebijakan tidak populis pemerintah akhir-akhir ini.
"Jokowi ini kan terakhir masa jabatannya, jadi kalau tidak populis semua lari. Misalnya, enggak turunin BBM tapi naikkan BPJS Kesehatan," pungkasnya,
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: