Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Nyelekit Sindiran Demokrat: Berdamai dengan Covid-19 Tanda...

Nyelekit Sindiran Demokrat: Berdamai dengan Covid-19 Tanda... Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau salah satu pusat perbelanjaan, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020). Kehadiran Presiden itu untuk meninjau persiapan prosedur pengoperasian mal yang berada di wilayah zona hijau, wabah COVID-19. ANTARA FOTO/ /hp. | Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Demokrat, Irwan ikut menyoroti wacana 'New Normal' yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Ia menilai berdamai dengan Covid-19, merupakan bentuk kekalahan rezim

"New Normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19," katanya, Rabu (27/5/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan jika pemerintah mau menetapkan situasi New Normal, maka Presiden harus tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Sambungnya, kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.

Baca Juga: Gak Main-Main, Jokowi Bilang Tatanan Normal Baru Bakal Diterapkan

Baca Juga: Tekan Kurva Corona di Jatim, Alhamdulillah Pak Jokowi Terjunkan Bala Bantuan

Karena, filosofi 'New Normal' itu harus dipahami pemerintah. "Itu baru tepat dikatakan New Normal. Jika situasinya masih seperti sekarang maka New Normal adalah bendera putih pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, bentuk bendera putih pemerintah dengan New Normal ditandai dengan narasi pembantu Jokowi yang membandingkan banyaknya korban penyakit lain atau musibah kecelakaan ketimbang korban Covid-19.

"Itu pembodohan masyarakat secara terang-terangan. Seperti narasi Prof Mahfud yang membandingkan korban Covid-19 dengan korban kecelakaan. Sebanyak-banyak korban kecelakaan belum pernah membuat Presiden mengeluarkan Perppu akibat jumlah korban kecelakaan yang banyak," jelasnya.

Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan pemerintah berupa relaksasi PSBB dan New Normal itu semua dilakukan di saat tidak tepat. 

"Sebaiknya pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan New Normal. Dan atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia," tukasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: