Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Marah Tweet-nya Dilabeli Cek Fakta, Donald Trump Ancam Penalti: Saya Membela Kebebasan Berpendapat!

Marah Tweet-nya Dilabeli Cek Fakta, Donald Trump Ancam Penalti: Saya Membela Kebebasan Berpendapat! Kredit Foto: Foto/REUTERS/David Becker/Files
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Donald Trump hari Kamis kemarin (28/5/2020) menandatangani perintah eksekutif yang mengancam penalti terhadap perusahaan media sosial atas tuduhan bias terhadap kaum konservatif.

"Kami di sini hari ini untuk membela kebebasan berbicara dari salah satu bahaya terbesar," kata Donald Trump menggebu-gebu kepada wartawan sebelum menandatangani dokumen.

Baca Juga: Bos Twitter Buka Suara soal Cek Fakta di Tweet Donald Trump yang Dianggap 'Sesat'

Dilansir dari Business Insider di Jakarta, Jum'at (29/5/2020) langkah ini dilakukan dua hari setelah Twitter menambahkan tautan cek fakta kepada dua tweet Donald Trump yang mendorong klaim palsu tentang pemilihan melalui surat.

Menurut draf perintah yang bocor, Trump tengah berusaha untuk memberdayakan regulator federal untuk mengubah Pasal 230 dari Undang-Undang Komunikasi yang Layak, yang memberi perusahaan media sosial wewenang yang luas untuk memoderasi pembicaraan di platform mereka.

Pasal 230 juga menetapkan bahwa perusahaan teknologi tidak bertanggung jawab atas komentar dan konten yang diposting pengguna di platform mereka.

Perintah Trump menyerukan perusahaan teknologi untuk kehilangan perlindungan Pasal 230 mereka jika mereka melakukan sesuatu untuk mendiskriminasi pengguna, membatasi akses ke platform tanpa memberi mereka pemeriksaan yang adil, atau mengambil tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan layanan.

Ia juga mengatakan kepala setiap departemen eksekutif dan agensi harus meninjau pengeluaran federal untuk iklan dan pemasaran yang dibayarkan ke platform online.engan aturan dan praktik mereka sendiri.

“Sebagai Presiden, saya telah menegaskan komitmen saya untuk debat bebas dan terbuka di Internet. Debat semacam itu sama pentingnya dengan online di universitas, bisnis, koran, dan rumah kita,” bunyi draft itu.

"Di negara yang telah lama menghargai kebebasan berekspresi, kami tidak dapat mengizinkan sejumlah platform online untuk memilih secara langsung pidato yang dapat diakses dan disampaikan oleh orang Amerika secara online." bunyinya lagi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajria Anindya Utami
Editor: Fajria Anindya Utami

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: