Pemulihan Ekonomi Nasional: Membaca Jiwa di Balik Angka

Bagaimana cara menguji sebuah komitmen? Banyak. Salah satunya: kesediaan seseorang atau institusi mengeluarkan dana untuk suatu kepentingan. Itu hal yang paling kasat mata dan mudah diukur.

Dalam konteks itu, meningkatnya anggaran penanganan Covid-19 dapat dipandang sebagai cermin komitmen pemerintah dalam menangani wabah ini. Yang semula Rp405,1 triliun, kini menjadi Rp677 triliun. Alokasinya: Rp87,55 T (13%) untuk sektor kesehatan dan Rp589,65 T (87%) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga: Astaga Tuhan, Ekonomi Indonesia Baru Akan Sembuh dari Covid-19 pada . . .

Ada yang menuding, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan. Akan tetapi, partisi antara sektor ekonomi dan kesehatan kerap kali sekadar rancangan di atas kertas. Dalam praktik di lapangan, keduanya terjalin erat: kinerja sektor ekonomi tak dapat mengabaikan kesehatan, sebagaimana sektor kesehatan selalu memuat unsur ekonomi. Keduanya dapat dibedakan, tetapi tak dapat dipisahkan.

Itulah mengapa angka bisa mengecoh. Persentase 87% dan 13% sama sekali bukan berarti ekonomi lebih utama ketimbang kesehatan. Masing-masing telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, dalam arah yang sama: menangani dampak pandemi. Jika memang diperlukan, pemerintah pun tak segan mengalokasikan tambahan dana untuk kesehatan, toh APBN 2020 telah didesain untuk dinamis dan responsif.

Sejak awal, pemerintah tak memperlakukan ekonomi dan kesehatan sebagai suatu trade-off: yang satu meniadakan yang lain. Keduanya bisa, dan harus, berjalan beriringan. Tanpa itu, nasib kita akan menjadi seperti India: lockdown ekstrem tanpa persiapan ekonomi. Rakyat menderita. Bisa-bisa tak terpapar oleh pandemi, tapi terkapar karena ekonomi.

Lantas ke mana larinya alokasi PEN sebesar Rp589,65 triliun itu? Berikut urutannya, dari yang paling tinggi ke paling rendah:

Rp203,9 T (35%) untuk perlindungan sosial;

Rp123,46 T (21%) untuk UMKM;

Rp120,61 T (20%) untuk insentif usaha;

Rp97,11 T (16%) untuk sektoral dan Pemda;

Rp44,57 T (8%) untuk pembiayaan korporasi.

Tidakkah arti angka-angka itu terang-benderang? Semua lapisan masyarakat, dalam semua skala bisnis, mendapat dukungan fiskal. Persentasenya pun disesuaikan: yang paling rentan diutamakan, yang kurang rentan pun tak berarti dianaktirikan.

Di masa sulit ini, tak ada yang tak terdampak. Maka, semua berhak mendapat dukungan. Tentu secara proporsional dan diberikan dengan profesional. Bahkan kalau masih hendak dirinci, "pembiayaan korporasi" yang porsinya 8% itu pun ujung-ujungnya demi kepentingan rakyat juga: menekan angka pengangguran akibat pandemi dan mendorong geliat ekonomi yang bersinggungan dengan para pelaku UMKM.

Hal yang sama terjadi pada alokasi dana PEN untuk BUMN. Jumlahnya sebesar Rp52,57 T--sekitar 8,8% dari total PEN (sebagian dari pos pembiayaan korporasi, sebagian dari perlindungan sosial). Rinciannya: subsidi listrik Rp6,9 T, bantuan sosial logistik/pangan/sembako Rp10 T, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 T, dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 T.

Jika ditelusuri lebih dalam, PMN untuk BUMN pun pada akhirnya bermuara ke UMKM juga. Misalnya, anggaran untuk PT Permodalan Nasional Madani atau PNM sebesar 1,5 triliun nantinya digunakan untuk program perempuan prasejahtera lewat Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). Hal yang sama, PMN ke PT BPUI sebesar Rp6 triliun (dukungan untuk Askrindo dan Jamkrindo) juga digunakan untuk penjaminan penyaluran kredit ke UMKM.

Tunda dulu berselisih tentang defisit. Di masa sulit ini, pelebaran tak terelakkan. Komitmen pemerintah untuk menjaganya tak perlu diragukan sebab main-main dengan defisit sama artinya dengan death wish. Tak perlu berbusa-busa, lihat saja angkanya, ke mana larinya. Dari sana, komitmen pemerintah segera tampak dan berdampak.

Benarlah kata ekonom masyhur Joseph Schumpeter: "The spirit of a people, its cultural level, its social structure, the deeds its policy may prepare, are all written in its fiscal history, stripped of all phrases." 'Jiwa sebuah masyarakat, tingkat kebudayaannya, struktur sosialnya, semua tertulis dalam sejarah fiskalnya, secara terang-benderang'.

Angka tak pernah sekadar angka. Ada jiwa di baliknya. Sanggupkah kita menangkapnya? Semoga demikian, agar energi tak terkuras karena berselisih paham soal angka, hingga lupa pada jiwa yang melambari seluruh denyut pengabdian. Kita sedang menulis di prasasti sejarah, meminjam Schumpeter, tentang kebijakan fiskal yang akan membabar makna merawat Indonesia. Tentang PEN, tentang komitmen.