Kasus Covid-19 Malah Pecahkan Rekor Terbanyak, PKS: Ada Andil Pemerintah dalam...

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, menilai masih banyaknya masyarakat yang tidak waspada terhadap penyebaran Covid-19 di era new normal tak terlepas dari andil pemerintah. Karena sebelumnya, pemerintah kerap mewacanakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti di wilayah Jakarta dan sekitarnya, banyak pihak melihat kondisi di lapangan bukan lagi new normal. Namun, justru kembali ke normal, dengan masih adanya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, maupun mengenakan masker.

Baca Juga: Sudah Catat 34.316 Kasus Positif Covid-19, Ini Sebarannya di 34 Provinsi

"Kondisi ini saya kira tidak lepas dari wacana pelonggaran dan juga new normal yang sering disampaikan pemerintah. Sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah anggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa," kata Sukamta, Rabu (10/6/2020).

Padahal, di Indonesia saat ini, pandemi masih belum berakhir. Buktinya, pada Selasa jumlah kasus positif mencapai angka 1.043. Kemudian pada Rabu, 10 Juni 2020, kembali pecah rekor dengan angka 1.241 kasus positif.

"Mestinya dengan kondisi seperti ini masyarakat makin waspada dan berhati-hati, makin ketat menjalankan protokol kesehatan," ujar Sukamta.

Begitu pun dengan sikap Presiden Joko Widodo yang juga menurutnya tidak jelas arahnya. Karena ketidakjelasan itu, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Apakah (new normal) akan direvisi lagi untuk kesekian kalinnya. Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari 3 bulan," katanya.

Menurut dia, mestinya pemerintah saat ini makin ketat dalam mengawal kebijakan yang dibuat. Yakni dengan memperbanyak tes masal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan.

Jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar menurut dia tidak hanya jiwa, tapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.

"Kita paham masyarakat butuh makan sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita," katanya.