Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Takut Disadap oleh China, Amerika Niat Tolak Proyek Kabel Bawah Laut Senilai Jutaan Dolar!!

Takut Disadap oleh China, Amerika Niat Tolak Proyek Kabel Bawah Laut Senilai Jutaan Dolar!! Flags of U.S. and China are displayed at American International Chamber of Commerce (AICC)'s booth during China International Fair for Trade in Services in Beijing, China, May 28, 2019. | Kredit Foto: REUTERS/Jason Lee
Warta Ekonomi, Bogor -

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China tampaknya sampai berdampak pada industri telekomunikasi, tepatnya di bagian infrastruktur.

Kabel data bawah laut yang bakal membentang dari AS ke Hong Kong sepertinya akan mengalami penolakan dari pemerintah AS karena cemas akan pencurian data oleh China.

Jaringan kabel itu bernama Pacific Light Cable Network, hasil kolaborasi Google dan Facebook guna mendorong kecepatan internet. "Namun, Tim Telkom (Team Telecom) yang jadi bagian dari komite pemerintah AS merekomendasikan menolak kabel bawah laut itu," lapor BBC Indonesia, dikutip Kamis (18/6/2020).

Baca Juga: Soal Revisi Aturan Penjualan Teknologi ke China, Amerika: Kami Bukan Mau Bantu Huawei, Tapi . . . .

Baca Juga: Cara Ganti Nomor Telepon WhatsApp di Android dan iPhone

Padahal, kabel sepanjang 12.800 km itu bakal menawarkan kapasitas internet yang mampu menghubungkan 80 juta konferensi video berkualitas tinggi dengan pengguna di Los Angeles.

Tak cuma AS-Hong Kong, kabel itu juga akan menjadi konektor antara AS dan Taiwan serta Filipina, menurut laporan BBC.

Namun, untuk bisa beroperasi, proyek dengan biaya jutaan dolar itu memerlukan lisensi atau izin dari pemerintah Paman Sam.

Komite mempertimbangkan menolak kabel itu dengan dalih 'demi keamanan nasional'. Tampaknya, itu berkaitan dengan keterlibatan raksasa jaringan pita lebar asal China, Dr Peng Group.

Menurut AS, Dr Peng Group berkaitan erat dengan intelijen dan keamanan China, serta wajib mengikuti UU Intelijen dan Keamanan Siber negranya.

"Tindakan China untuk menghapus otonomi Hong Kong berpotensi membuat intelijen dan layanan keamanan China beroperasi terbuka di Hong Kong," begitu kata Komite.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tanayastri Dini Isna
Editor: Tanayastri Dini Isna

Bagikan Artikel: