Muncul Isu Kadrun Versus Komunis, Cebong dan Kampret Lenyap

Apa tanggapan PKS? Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak mau ambil pusing dengan kelakuan netizen. Menurutnya, hal semacam itu terbilang wajar di era kebebasan berkomentar dan berseliwerannya informasi. Namun, yang digarisbawahi Mardani dalam kasus ini ada dua. Pertama, trending topic yang organik.

Dia mencontohkan kenaikan tagihan listrik yang dirasakan pelanggan PLN dan diluapkan di media sosial, khususnya Twitter. "Bisa dilihat akunnya, rata rata sudah lama ada. Follow dan follower-nya juga normal," ulasnya.

Kedua, trending topic yang non-organik. Biasanya, kejadian ini lebih terkoordinir. Bahkan jika dicermati dengan seksama, rata-rata akun mencuit terbilang baru, tidak mem-follow, apalagi punya followers.

"Karena itu, menghadapi fenomena trending topic ini, kita enjoy aja," tutur Mardani.

Selain kadrun yang menjadi trending, dia juga memandang pembahasan RUU HIP memang ramai dibicarakan publik. Bahkan cenderung meledak. Hal itu dikarenakan banyak lembaga maupun organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, para ulama dan habaib menolak RUU kontroversial tersebut.

Menurut Mardani, kenangan pahit pengkhianatan PKI tahun 1965 masih melekat. Ini salah satu alasan membuat PKS menolak, bahkan sejak masih di Badan Legislasi maupun di Rapat Paripurna 12 Mei lalu.

"Kalau karena aksi ini PKS dianggap menentang komunisme, kami terima," tegas legislator Komisi II DPR itu.

Namun, dia memandang trending topic hanya fenomena sesaat sehingga tidak berpengaruh pada pengerekan elektabilitas. Mardani justru menyebut aksi di lapangan yang akan memikat hati masyarakat.

"Seperti hadir dalam bencana, selalu membantu masyarakat. Karena kita ingin menjadikan PKS adalah Partai Kita Semua, ciri Partai Kasih Sayang, selalu dirasakan masyarakat. Jadi kita nikmati saja semua dinamika. Tidak perlu besar kepala, apa lagi baper," pungkasnya.