Kalau Mau Lindungi ABK, PP: Indonesia Harus Punya Nilai Tawar

Karenanya, dia mendorong pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti hasil pertemuan virtual itu, sekaligus pemerintah melakukan perbaikan mulai dari hulu ke hilir.

?Artinya Pemerintah Indonesia harus membangun tata kelola di dalam negeri dan itu harus bisa menjadi bergaining pada Pemerintah Cina," ujarnya.

Sambungnya, jangan sampai pemerintah Cina untuk memberikan perlindungan, dengan membuat instrumen perlindungan, tapi Pemerintah Indonesia sendiri tidak melakukannya.

Dia berharap rancangan pemerintah, agar segera diwujudkan sebagai payung hukum di dalam negeri. ?Harus diingat bahwa dengan adanya peraturan di dalam negeri, sebaik apapun itu tidak bisa menjamin ABK Indonesia di kapal Cina. Karena yang bisa melindungi kejadian kkekerasan di atas kapal, standar layak kerja di atas kapal Cina, yang melindungi ya pemerintah Cina, bukan aturan di dalam negeri," ungkapnya.

Menurut dia, kalau aturan di dalam negeri, mulai pembekalan dan standar kompetensi itu dalam rangka pemerintah membangun bergaining dengan pemerintah Cina. Untuk menentukan hak-hak ABK Indobesia, mulai dari standar perjanjian kerja termasuk juga masalah gaji karena ini sangat berbeda dengan negara lain.

Dicontohkannya Filipina dan Vietnam, yang menetapkan standar gaji ABK nya. "You ambil tenaga kerja dari kita, you berani bayar berapa? Nah, karena pemerintah Indonesia tidak menetapkan standar gaji ya akhirnya diserahkan ke pasar. Ada yang 300 bahkan ada yang di bawah itu sampai 200 Dolar AS," jelasnya.