Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Stok Pangan Aman, Akademisi UI: Bukti Pemerintah Bekerja

Stok Pangan Aman, Akademisi UI: Bukti Pemerintah Bekerja Buruh tani mengangkut padi ke dalam truk usai dipanen di area persawahan Desa Sekaran, Kediri, Jawa Timur, Senin (4/3/2019). Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian memproyeksi potensi produksi beras nasional masa panen periode Januari-Maret 2019 sebesar 14,29 juta ton yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menghadapi New Normal, pemerintah pusat terus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian. Terutama, dalam hal pasokan pangan agar tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

Akademisi FEB Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan bahwa untuk masalah pertanian, hingga saat ini Kementerian Pertanian telah menjalankan perannya dengan baik. Terbukti, stok pangan telah dipastikan aman hingga Desember 2020 mendatang.

Baca Juga: Diversifikasi Pangan di Tengah Pandemi? Indef: Yes! Percepat!

"Saya lihat hingga saat ini untuk sektor pertanian tidak mengalami hambatan. Hanya, peternakan seperti ayam dan telur harganya sempat fluktuatif sekarang mulai membaik," ucap Teguh saat dihubungi Minggu (28/6/2020).

Teguh menuturkan, permasalahan harga pangan kemungkinan akan terus mengalami perubahan (turun naik) meskipun telah memasuki new normal. Menurut dia, yang perlu dicermati adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian maupun peternakan belum bisa bertahan setelah diterpa dampak pandemi Covid-19.

"Memang harga bisa saja turun, tapi tidak senormal seperti sebelum pandemi. Oleh sebab itu, kapasitas produksi harus bisa mengimbangi," tuturnya.

Menurut dia, di sinilah fungsi Kementan dilihat yang bertugas mempertahankan produksi pangan dan menjamin perusahan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian tidak koleps, sedangkan Kementerian Perdagangan mengatur alur distribusi sehingga harga tidak terlalu jatuh atau melambung tinggi. Diartikannya, informasi produksi harus dijaga dan valid oleh Kementan yang ditindaklanjuti oleh Kemendag sebagai landasan mengambil kebijakan sehingga tidak selalu berujung pada solusi impor.

"Dengan data pemetaan yang komprehensif (dari Kementan), seharusnya Kemendag tidak akan mengambil keputusan short policy, yaitu ketika mengalami kekurangan (supply), lalu menginginkan harga turun akhirnya mengambil impor kan repot," bebernya.

Selanjutnya, harus ada solusi bagi UMKM dan pengusaha kecil yang berkecimpung dalam sentra produksi pangan lokal. Pasalnya, dari sudut pandang Teguh, insentif yang diberikan belum dimanfaatkan secara optimal.

"Stimulus harus digunakan secara maksimal. Dengan pendataan yang valid dari Kementan, tentunya bisa menjadi acuan bagi Kemendag dalam penyaluran stimulus tersebut sehingga tepat sasaran," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: