Mungkin presiden berharap para Menko-lah yang menjadi CEO di kemenko mereka masing-masing.
Tapi menko tidak mungkin bisa menjadi CEO. Menko itu, seperti juga namanya, hanya bersifat koordinator. Bukan pengambil keputusan.
Entahlah kalau pembagian tugas yang sekarang sudah berubah: menko boleh mengambil putusan.
Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri. Memarahi mereka. Tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri. Yang ambil langkah tetap jajaran di kementerian.
Dengan demikian efektif tidaknya seorang menko lebih tergantung pada wibawa pribadi sang menko. Mungkin Menko Luhut Panjaitan bisa efektif bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadiannya. Ia pribadi yang mumpuni.
Suaranya keras --karena ia orang Batak. Kalau ia membentak menakutkan --apalagi ia seorang jenderal.
Yang Pak Luhut tidak bisa lakukan: memecat atau mengganti menteri di bawahnya. Semarah apa pun Pak Luhut kepada menterinya, tetap saja terbatas. Menteri Kelautan waktu itu, Susi Pudjiastuti, tetap saja tenang. Pak Luhut hanya bisa sebatas marah. Apalagi suara Susi juga keras. Kalau membentak juga menakutkan.
Apalagi menko yang pribadinya halus-halus. Seperti Airlangga Hartarto dan Muhadjir Effendy. Marahnya bisa sangat halus.
Tapi banyak juga orang halus bisa efektif. Pak Harto sangat halus --di permukaan.?Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu. Yang baru terpakai 1 persen.
Padahal anggaran kesehatan Rp 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah.
Kalau angka 1 persen itu benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli.
Atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli?
Di masa keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu. Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya satu bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: