Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Nah Lho, Kantornya Anies Disatroni KPK, Ada Apa Ini???

Nah Lho, Kantornya Anies Disatroni KPK, Ada Apa Ini??? Kredit Foto: Agus Aryanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7) pagi.

Keduanya hadir untuk membahas program bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 di Ibu Kota.

Ghufron mengatakan pihaknya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membahas soal Bansos bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. 

"Bansos baik dari sisi untuk kesehatan, sociaal sustained, maupun ekonomi, tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk social sustain," ujarnya di Balai Kota, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Pertemuan yang Ditutupi, Ini yang Dibahas antara KPK dan Erick

Baca Juga: Terseret Kasus Nurhadi, Bos Agung Podomoro Land Mangkir dari KPK

Lanjutnya, ia mengaku selain membahas masalah target dari penyaluran Bansos yang kerap bermasalah, tetapi ada beberapa kriteria seperti kalangan yang terdaftar dalam PKH (program keluarga harapan) yang tak mendapat Bansos.

Menurutnya, hal tersebut memerlukan keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelompok masyarakat yang juga sebenarnya membutuhkan Bansos.

"Misalnya basis data DTKS. Kan selama ini Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program sosial lain,yang penerima PKH enggak boleh menerima dana bansos ini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kelompok PKH itu sama dengan masyarakat tidak mampu lainnya yang juga membutuhkan Bansos. Data penerima ini juga diyakini bertambah karena maraknya PHK atau usaha yang pendapatannya menurun drastis.

"Padahal kebutuhan dampak covid mengakibatkan yang semula secara ekonomi kuat itu menjadi turun. Apalagi yang PHK, yang memang sebelum kondisi covid sudah tdk sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun," katanya.

"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya, karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yg di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: