Kredit Foto: Viva
Program Food Estate dinilai memiliki nilai strategis secara geostrategi dan geopolitik bagi bangsa Indonesia sehingga memang layak dipercayakan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menjadi leading sector yang akan mengoordinasikan kementerian-kementerian terkait.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional sudah tepat.
Baca Juga: Partai Megawati dan Prabowo Bersatu, Gerindra: PKS Bisa Tumbang!
Kata Adi, food estate bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan, terutama di masa pandemi Covid-19.
"Itu untuk jangka panjang memang kita harus mulai mengamputasi ketergantungan impor di semua sektor, kan pangan banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling penting untuk jangka menengah, terutama di masa pandemi begini kita di Indonesia jangan sampai kekurangan pangan," ujar Adi kepada wartawan, Minggu 19 Juli 2020.
Adi meyakini Kementerian Pertahanan yang dipimpin duet Prabowo dan Trenggono mampu mengemban tugas yang diberi oleh Jokowi. Pasalnya, selain ahli pertahanan, Prabowo dinilai memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat di bidang pertanian. Trenggono pun memiliki skill dalam manajemen, khususnya untuk pembiayaan yang mumpuni.
"Prabowo itu kalau dibelah passion-nya ada di pertahanan dan pertanian. Dari dulu memang visi misinya soal ketahanan pangan dan keamanan. Passion dan style Prabowo ya dua hal itu," ujarnya.
Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi. Mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.
Rencananya food estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Lokasi food estate ini ada di Kalimantan Tengah, lantaran daerah itu dianggap cukup bagus persediaan airnya ke depan.
Menurut Adi, Prabowo sosok yang total dan berpengalaman dalam bertugas sejak ditunjuk jadi menteri. Bahkan, Ketum Gerindra itu juga diketahui pernah menjabat posisi orang nomor satu di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI.
"Wajar kalau kemudian Presiden mempercayakan program ketahanan pangan ini kepada Prabowo. Karena Prabowo ini dianggap menteri yang relatif total dan all out bisa bekerja di tengah pandemi," ujar Adi.
Adi menuturkan salah satu bukti totalitas Prabowo bertugas menjadi Menhan, adalah menyisihkan 80 persen anggaran Kemenhan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Dia menilai hal itu merupakan keseriusan Prabowo dalam bekerja.
"Artinya Presiden ini cukup percaya dengan kerja-kerja Prabowo di tengah pandemi. Makanya kemudian Prabowo juga diminta untuk menjadi koordinator program ketahanan pangan. Saya kira beralasan," ujarnya.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refli Harun melalui akun YouTube-nya menilai status Prabowo sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional tidak melanggar aturan. Bahkan, dia menyebut Prabowo layak karena memiliki latar belakang di HKTI.
"Dari perspektif hukum tata negara tidak ada masalah," kata Refli.
Dia menyebut sistem pemerintah presidensial membuat menteri tidak memiliki kekuasaan yang independen. Kekuasaan menteri mengalir dari Presiden selaku orang nomor satu.
"Menteri hanyalah pembantu presiden," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
