Kredit Foto: Humas MPR
Sebenarnya, kata HNW, bukan hanya PKS yang menolak RUU HIP. Ada juga Partai Demokrat yang menolak RUU yang diusulkan PDI Perjuangan itu. Sementara PPP dan PAN juga mengusulkan agar TAP MPRS itu dimasukkan ke dalam RUU HIP.
"Namun, dalam dokumen resmi di DPR, yang menolak tanda tangan pengusulan RUU HIP ke rapat paripurna DPR, faktanya memang hanyalah FPKS dan Fraksi Partai Demokrat," katanya lagi.
Pascademonstrasi besar-besaran Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan gedung DPR RI, menurut HNW, posisi politik saat ini: seluruh fraksi di DPR RI setuju agar memasukkan TAP MPRS XXV/1966 ke dalam RUU HIP dan menghapus Trisila dan Ekasila dari RUU HIP.
"Walaupun itu masih dalam pernyataan lisan, belum menjadi keputusan formal mayoritas fraksi," ujarnya.
Penolakan terhadap RUU HIP, kata HNW, bukan hanya menjadi isu dari partai Islam, tetapi juga partai Nasionalis. Bukan hanya ormas-ormas Islam, tapi juga Kristiani, Hindu, Buddha, bahkan ormas non-keagamaan. Seperti Pemuda Pancasila dan Legiun Veteran RI. Jadi, penolakan terhadap RUU HIP, menurutnya, bukan isu kebangkitan kanan, tapi kebangkitan nasional.
Pada kesempatan tersebut, HNW mengapresiasi kepedulian dan kepekaan publik terkait RUU HIP dan BPIP. Kepedulian dan kepakaan itu menandakan bahwa rakyat termasuk pemuda dan remaja masjid sudah menerima Pancasila yang final (18/8/1945) sebagai dasar negara, dan tidak rela bila Pancasila diutak-atik jadi Trisila maupun Ekasila.
Para pemuda dan remaja masjid juga tidak rela bila Pancasila dipahami dengan cara yang salah. Misalnya, sila pertama hanya menjadi Ketuhanan atau Ketuhanan berkebudayaan. Sila pertama tetap harus dipahami dengan baik, utuh, dan benar sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
