Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal menertibkan para Menteri Kabinet Indonesi Maju.
Menurut dia, Jokowi gagal menertibkan menteri-menterinya yang bicara bukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
Baca Juga: Titah Presiden Jokowi: Penanganan Kesehatan Ojo Kendor!!
Baca Juga: Pinta Fadli Zon: Pak Jokowi, Keras Dong ke Nadiem
Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyebut bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) bertujuan untuk membasmi budaya suap.
"Para Menteri tdk bisa bedahkan Menteri Portopolio or Menteri Tanpa Portopolio”?. Jokowi gagal tertibkan Mahfud & Menteri2 yg bicara bkn TUPOKSInya," cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Senin (27/7/2020).
Diketahui sebelumnya, Mahfud MD menyebut Omnibus Law RUU Ciptaker menawarkan perampingan regulasi. Menurutnya, hal ini sebagai solusi di peraturan yang tumpang tindih pada berbagai sektor.
Diakui Mahfud, Indonesia memiliki regulasi yang rumit. Maka dari itu perampingan regulasi dinilai perlu dilakukan karena berpotensi menghambat investasi dan menyuburkan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Namun, menurut Pigai, budaya suap bisa hilang tidak hanya karena RUU Ciptaker, melainkan ketegasan Presiden Jokowi.
"RUU CIPTAKER itu Membuka Kesempatan Berusaha & Bekerja. Lain!. Suap hilang jk janji palsu Jokowi online sistem terwujud efektif!," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil