Kementerian Pertanian (Kememtan) bersama perwakilan beberapa kementeriandan lembaga lintas-nasional bertemu secara virtual pada rangkaian konsultasi publik yang difasilitasi The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) pada dua peraturan masalah nasional yang penting.
Project Director NSLIC/NSELRED, Cavelle Dove menjelaskan jika NSLIC/NSELRED adalah proyek yang didanai Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Mitra utamanya adalah Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Cowater International Inc telah dipilih melalui proses kompetitif sebagai pelaksana proyek. Konsultasi publik mengenai alih fungsi lahan dan stok daging sapi diadakan pada tanggal22 dan 27 Juli 2020 yang melibatkan perwakilan dari Kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca Juga: Kementan Upayakan Langkah Stabilisasi Perunggasan Nasional
Cavelle menuturkan bahwa rangkaian konsultasi public ini bertujuan pertama, untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian. Kedua, menyetujui langkah-langkah strategis dan kebijakan/peraturan bersama yang perlu diambil untuk mengurangi konversi lahan pertanian dengan hasil akhir memperkuat ketahananpangan di Indonesia. Ketiga, meningkatkan populasi sapi local untuk memenuhi permintaan nasional.
“Masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat mempengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional termasuk pilot Pengembangan Ekonomi Regional (PEL) yang telah diprakarsai oleh NSLIC/NSELRED. Peningkatan regulasi diperlukan di tingkat local dannasional karena peraturan maupun kebijakan nasional bertindak sebagai payung hukum untuk peraturan lokal,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (30/7/2020).
Menurutnya, poyek NSLIC/NSELRED mendukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia, sebagai bagian dari tujuan untuk memperbaiki peraturan yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Instruksi Presiden No.7/2017 poin 7 (tentang Penyusunan, Implementasi, dan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan), Kepala Lembaga/Kementerian wajib melakukan pertama analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko, kedua konsultasi public sebelum penetapan peraturan/kebijakan.
Baca Juga: Ekonom: UU Sapu Jagat Pangkas Regulasi Tumpang Tindih
Pasalnya, NSLIC/NSELRED menyediakan keahlian dalam analisis dampak kebijakan dan konsultasi public terhadap regulasi yang dipilih menggunakan instrument Regulatory Impact Assessment (RIA). Penggunaan instrument untuk menganalisis peraturan termasuk konsultasi publik bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi selama penyusunan atau penyempurnaan peraturan.
"NSLIC/NSELRED juga mengkaji instrument untuk mengarusutamakan kepekaan gender dan kelestarian lingkungan, sebagai dua aspek lintas sektoral yang penting dalam analisis peraturan.Kementerian Pertanian dipilih sebagai pilot bantuan RIA karena sebagian besar komoditas pilot NSLIC/NSELRED di 28 kabupaten/kota ada di sector pertanian, dan ini memberikan contoh lain bagaimana NSLIC/NSELRED dapat menghubungkan kinerja di tingkat desa dan peraturan tingkat nasional,” terang Cavelle.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri