Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, tantangan lainnya adalah menjaga agar tingkat partisipasi pemilih tak turun. Karenanya perlu sosialisasi yang masif untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaran Pilkada telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari risiko terpapar Covid-19.
"Diperkirakan 80 persen petahana akan maju kembali dalam kontestasi Pilkada. Tak menutup kemungkinan terjadinya politisasi bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan risiko terjadinya praktik money politics. Ketidakadilan kontestasi politik dan potensi peningkatan money politics tersebut, tentunya akan mengurangi kualitas kehidupan demokrasi kita," papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, berbagai tantangan tersebut tak menutup tantangan klasik lainnya yang selalu hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Seperti data pemilih, logistik, dan konflik antarpendukung. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi, juga akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya juga meyakini, masa pandemi adalah ujian bagi kita untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. Bagaimana kedewasaan kita dalam merespons ujian tersebut, akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara kita. Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong-royong dalam segala aspek kehidupan," pungkas Bamsoet.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: