Kredit Foto: Kementan
Dia melanjutkan, dari BUMN induk, anak dan cucu total 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Dia membeberkan ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri, kereta api, produksi garam hingga kondom.
Dia menambahkan, dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat. "Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh," imbuhnya.
Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, dinilai hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini.
"Mulai dari pertentangan soal data hutang kementerian, penempatan TNI / Polri aktif, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN, logo baru BUMN di tengah Pandemi, video deklarasi Capres 2024, kasus Denny Siregar, polemik seputar transparansi rekrutmen 6.000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN hingga istilah titipan yang digemborkan Erick Thohir ke media," katanya.
Dia mengatakan, semua itu hanya menimbulkan gaduh yang tak perlu terjadi kalau Erick Thohir mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum serta rasa keadilan publik.
"Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3425 karyawan BUMN," tuturnya.
Adapun yang tergabung dalam Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) diantaranya FOREDER, PIB, GRI, Srikandi WLJ, Parasut, GemarJokowi, RJN, Gerima, Perisai, LBP, BMP, TGJ, Forkom Jkw2P, Gaman, Juara Indonesia, LPJ, Kawanua JKT, BRIB, FKPPPN, GETAR, Merdeka, Kecebong NKRI, Gemantara, FIH, Bajunegri Nusantara, Ramijo dan Garnas Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
