Pada Juni, Prayuth memperingatkan pengunjuk rasa agar tidak melibatkan monarki dalam protes mereka, tetapi Raja Maha Vajiralongkorn, yang naik takhta setelah kematian ayahnya pada 2016, telah memintanya untuk tidak menangkap siapa pun di bawah undang-undang "lese majeste".
Monarki tetap menjadi subjek sensitif dalam masyarakat Thailand. Protes Senin lalu memicu pernyataan publik dari Universitas Thammasat yang meminta maaf atas unjuk rasa tersebut.
Dikatakan bahwa meskipun universitas mendukung kebebasan berekspresi, universitas tidak membenarkan "beberapa referensi tentang monarki yang memengaruhi perasaan masyarakat", dan bahwa tindakan hukum akan diambil.
Tuntutan baru para mahasiswa termasuk pembalikan perintah 2019 yang memindahkan dua unit tentara ke komando pribadi raja, dan undang-undang 2017 yang memberinya kendali penuh atas kepemilikan properti kerajaan yang luas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: