Asli Irasional, 7 Alasan Perppu Reformasi Keuangan Gak Masuk Akal

Kelima, independensi regulator keuangan adalah international best practices. Jadi kalau dirombak dengan menggergaji independensi, maka akan kembali ke zaman jahiliyah di mana BI tidak independen dan banyak sekali skandal.

"Kita perlu ingat Indonesia sudah masuk wilayah demokrasi selama 20 tahun. Semua negara maju yang demokratis menjunjung tinggi independensi. Ratu Inggris pun tidak bisa mengintervensi kebijakan bank sentral, demikian juga di Amerika, Trump tidak bisa intervensi the Fed," ungkapnya.

Menurutnya, independensi regulator moneter dan keuangan diberikan agar, baik publik maupun investor, percaya pada kebijakan moneter yang diambil berdasarkan ilmiah, bukan politik.

"Walaupun saya politisi, tolong politik jangan masuk ke moneter dan keuangan. Jadi, saya mengimbau ekonom di pemerintah, tolong jangan berilusi seolah-olah independen ini dicabut dan diberikan ke Kemenkeu, otomatis ekonomi akan lebih baik. Kalau demikian, kenapa negara lain tidak lakukan itu," ucapnya.

Keenam, Drajad menuturkan, bila tetap diterbitkan, Perppu ini akan menciptakan diktator fiskal, moneter, dan keuangan tanpa ada kontrol dari legislatif dan aparat hukum. "Fiskal sekarang 100% di pemerintah, kemudian moneter dan keuangan mau diambil juga?" tukasnya.

Alasan terakhir, tambah Drajad, dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, bukan Perppu ini yang dibutuhkan, tapi penguatan regulator, perampingan penanganan bank bermaslaah dan memastikan kesediaan dananya.

"Ketika hadapi krisis, penerimaan negara sering tidak bisa penuhi target, banyak shortfall dan negara tidak memiliki cukup banyak tabungan fiskal. Akhirnya ketika pandemi, semuanya ditabrak. Jadi, rencana Perppu ini tidak logis, kemudian mempunyai risiko tinggi dan tidak efektif," tutup mantan anggota DPR dari fraksi PAN ini.