IAGI Minta Penyebab Banjir Dikaji Ilmiah dan Transparan

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menegaskan penentuan penyebab banjir di sejumlah wilayah Indonesia harus dilakukan melalui kajian ilmiah yang transparan dan menyeluruh sebelum publik maupun pemerintah menyimpulkan atau memvonis pihak tertentu sebagai penyebab. IAGI menilai penyederhanaan penyebab banjir berisiko melahirkan kebijakan mitigasi yang keliru.

Ketua Umum IAGI STJ Budi Santoso mengatakan, secara ilmiah tidak tepat jika penyebab banjir langsung diarahkan kepada satu pihak tanpa analisis komprehensif. Menurutnya, setiap kejadian banjir perlu dikaji dari awal berdasarkan kondisi material penyusun wilayah dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

“Pendekatannya memang multidisiplin. Faktor geologis, hidrologis, iklim, hingga kegiatan manusia harus dirunut satu per satu. Kita tidak bicara tentang siapa, tetapi melihat permasalahan secara objektif agar langkah mitigatif dan korektif yang diambil tepat sasaran. Diagnosisnya harus tepat agar obat yang diberikan sesuai,” tegas Budi kepada wartawan, Rabu (29/1/2026).

Baca Juga: Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Bencana di Sumatera

Ia menjelaskan, banjir tidak dapat dipandang sebagai fenomena dengan satu penyebab tunggal. Setiap wilayah memiliki karakter geologi dan daya dukung lingkungan yang berbeda sehingga tingkat kerentanan bencananya juga tidak sama.

“Kondisi geologis suatu wilayah memiliki daya dukung yang berbeda-beda dan itu harus menjadi referensi utama dalam menilai risiko bencana,” ujarnya.

Budi mencontohkan, terdapat wilayah yang secara kasat mata relatif terjaga, dengan aktivitas manusia yang terbatas dan tutupan vegetasi yang masih baik, namun tetap mengalami banjir bandang. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dijelaskan secara sederhana tanpa analisis ilmiah yang objektif.

“Kita perlu melihat kasus-kasusnya. Ada area di mana bagian atasnya cukup terjaga, kegiatan manusia juga tidak banyak, pohon-pohon masih bagus, tetapi tetap terjadi banjir bandang. Hal seperti itu perlu dilihat secara objektif,” katanya.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan analisis yang lebih terukur, termasuk pemanfaatan citra satelit untuk melihat perubahan kondisi wilayah dalam kurun waktu tertentu sebelum kejadian banjir.

Menurut Budi, kajian berbasis data tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan penyebab kejadian, tetapi juga menjadi dasar penting dalam upaya pencegahan bencana ke depan.

“Ini bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi lebih pada bagaimana kita mengantisipasi agar ke depan tidak terjadi lagi. Kalau pun terjadi, kita sudah punya langkah-langkah antisipatif atau mitigatif,” ujarnya.

Baca Juga: KLH Gugat NSHE Rp22,5 Miliar Terkait Banjir Sumatera

IAGI menilai, kesimpulan penyebab bencana yang tidak ditopang proses ilmiah berpotensi menghasilkan langkah korektif yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang paling tidak kita inginkan adalah langkah korektif yang tidak sesuai dengan akar masalahnya. Itu akan menyesatkan. Analogi sederhananya, obat yang diberikan tidak sesuai dengan hasil diagnosis,” kata Budi.

Dalam konteks penguatan kebijakan, IAGI mendorong agar analisis berbasis geosains dijadikan dasar utama dalam kebencanaan, tata ruang, dan pemanfaatan wilayah. Budi menyebut, IAGI mengusulkan adanya regulasi setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur aspek geologi atau kebumian.

“Kami mendorong adanya regulasi setingkat undang-undang, yaitu undang-undang geologi atau undang-undang kebumian, agar muatannya cukup kuat dan aturan di bawahnya harus mengacu pada itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil diskusi dan forum geosains yang digelar IAGI pada 26 Januari 2026 akan ditindaklanjuti dalam bentuk policy brief berisi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.