Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti Abu Nawas yang melakukan sesuatu tidak tepat sasaran.
"Tentu investasi-investasi saya ngeliat pemerintah justru seperti Abu Nawas ini ya. Ngejar Omnibus Law seolah-olah kata kunci buat investasi itu adalah Omnibus Law ya. Padahal saya agak teringat kisah Abu Nawas. Hilang cincinnya di halaman mencarinya di ruang tamu, kenapa? Karena ruang tamu terang, halaman gelap," ujarnya dalam diskusi virtual Indonesia Leader Talk (ILT) 6 bertajuk "Ancaman Resesi Ekonomi vs Cita-cita Kesejahteraan Rakyat" Senin malam (7/9/2020).
Baca Juga: Jokowi Angkat Anak Buah Luhut Pimpin Lembaga...
Lanjutnya, ia mengatakan kengototan pemerintah agar mengesahkan Omnibus Law juga dicurigai adanya fraud yang seolah-olah untuk kebaikan bangsa.
"Ini ada luar biasa ketidakakuratan dan mungkin tidak akurat, bukan cuma tidak akurat, bisa jadi ada fraud didalamnya ketika pemerintah mengejar Omnibus Law. Alih-alih memperbaiki fundamental ekonomi, alih-alih mereformasi birokrasi, alih-alih mengangkat UMKM," ucapnya. Baca Juga: Wadidaw, Terawan Kena Semprit Lagi sama Jokowi, Apa Lagi?
Sementara itu, acara tersebut juga menghadirkan narasumber lain, seperti pengamat politik, Rocky Gerung; Ketua Apindo, Soetrisno Iwantono dan Ekonom Indef, Bhima Yudhistira.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
