Bantah Jokowi Ingkar Janji Soal Tim Mawar di Kementerian Prabowo, Jawaban PPP Berkelas

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi membantah tudingan Amnesty Internasional, yang meyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar janji terhadap penegakan HAM di Indonesia.

"Ya tidak (berari Jokowi ingkar janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan," katanya kepada wartawan, Minggu (27/9/2020). Baca Juga: KontraS Masalahkan Eks Tim Mawar di Kemenhan, Gerindra: Hak Prabowo!

Lanjutnya, ia menilai masuknya eks anggota tim Mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Prabowo Subianto sudah tepat.

Menurutnya, pengusutan pelanggaran HAM di Indonesia sudah dilakukan berdasasarkan mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun di Indonesia yang kebal hukum. Baca Juga: Disetujui Jokowi, Sstt... Ada Tim Mawar di Kementerian Prabowo

"Untuk pengusutannya sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penunjukan eks anggota tim Mawar yakni Brigjen TNI Yulius Selvanus yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan dan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan sudah dipertimbangkan dengan matang.

"Pengusutan anggota TNI aktif di Kemenhan saya kira sudah sesuai tupoksinya, asalakan tidak melanggar hukum. Juga harus dimaknai sebagai tugas negara. Dan itu bagian dari rotasi dan regenerasi. Yang terpenting tidak melanggar ketentuan UU. Soal ada pengusutan terhadap kasus-kasus masa lalu, kan orangnya masih ada tinggal diproses aja sesuai ketentuan hukum," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Presiden Jokowi telah melanggar janji tehadap komitmen penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pasalnya, Jokowi telah menyetujui masuknya eks anggota mawar di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Ia menilai Jokowi telah melakukan penghinaan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, eks Anggota Mawar tidak pantas mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

"Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, diketahui, Tim Mawar merupakan tim yang dibentuk pada tahun 1997. Mereka ditugaskan untuk menculik para aktivis prodemokrasi menjelang kejatuhan rezim militer Soeharto.