Satu Tahun Jokowi-Maruf: Tokoh Islam Dibungkam, Subur Politik Dinasti dan Oligarki Politik

Politikus PKS Mulyanto mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi- Kyai Ma'ruf Amin dalam bidang politik dan partisipasi publik. Menurut dia, Jokowi menganggap kehadiran oposisi di parlemen dan ekstra parlemen dianggap sebagai ancaman.

Tampak dari awal pemerintahan, Jokowi ingin merangkul dan memborong semua partai politik untuk masuk dalam barisan parpol pendukung pemerintah. Padahal, demokrasi mensyaratkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan sehingga Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya. 

"Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi Pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.

Baca Juga: Evaluasi PKS: Aktivis Ditangkapi, Dana Buzzer Lebih Besar dari Dana Vaksin Covid-19

Contoh dari sikap pemerintah yang seolah terancam adalah dengan dibungkamnya tokoh-tokoh Islam keumatan yang kritis ke Jokowi, seperti Habib Rizieq Shihab dan eksponen KAMI Din Syamsudin dan Gatot Nurmantyo.

Dalam setahun pemerintahan Jokowi, Mulyanto juga menyoroti tumbuhnya politik dinasti, yang diperlihatkan oleh anak-menantu Jokowi terjun dalam pilkada. Secara aturan mungkin pelibatan anak dan mantu dalam hajat pilkada tidak dilarang tapi secara etika kurang pantas.

"Pada periode ini kita merasakan betul adanya praktik oligarki kekuasaan, di mana ada kerja sama terlarang antara penguasa dan pengusaha dalam melahirkan kebijakan-kebijakan pihak tertentu. Hal ini dapat terlihat dari UU Cipta Kerja yang mendukung para pemodal mengeksploitasi sebesar-besarnya kekayaan negara,".