Menteri LHK Cek Langsung Progres Padat Karya Penanaman Mangrove di Serang

"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," tutur Siti.

Di samping itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," katanya.

Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektare.

"Sekarang baru 15.000 hektare, semula tahun ini akan 63.000 hektare. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, mengatakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok, terbantu perekonomiannya. Dia mengungkapkan, masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove.

"Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," katanya.

Baca Juga: UU Ciptaker Klaster Lingkungan, Mantan Menteri LHK: Bukan untuk Rugikan Pekerja dan Lingkungan

Sementara itu, Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp406,1 miliar, seluas 15.000 ha.

"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," tuturnya.

Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.