LIPI Desak Pemerintah Kaji Ulang Ekspor Benur

"Harusnya dianalisis dulu aktornya, kalau ekspor benur ya lihat dulu, jangan baru sebulan operasi sudah diizinkan untuk ekspor benur. Dilihat dulu perusahaan apa ini," katanya.

Selain itu, KKP kata Anta, harus bisa berperan bukan sebagai fasilitator saja. Melainkan juga harus menjadi aktor penengah yang memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak yang seimbang bagi aktor.

Baca Juga: Kebut Sejuta Rumah, Sri Mulyani Suntik Perumnas Rp650 Miliar

Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh hanya mengeluarkan kebijakan atau membuat aturan belaka. Harus jadi penentu dan melakukan pengawasan terkait implementasi kebijakan yang dikeluarkan.

"Nah pemerintah harus masuk, tidak boleh hanya satu. Bisa sebagai pengawas dan melihat implementasi operasional kebijakan tersebut," katanya.