Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PDIP Buka Suara Soal Kasus Korupsi Bansos: Kami Sangat Dirugikan, Bayangkan...

PDIP Buka Suara Soal Kasus Korupsi Bansos: Kami Sangat Dirugikan, Bayangkan... Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Bambang balas menuding, berita itu muncul karena kebencian Tempo dengan PDIP. "Yang kena Pak Mensos, kok berimbas seluruhnya. Bambang Pacul enggak mengerti apa-apa soal itu bos," tegasnya.

Meskipun merasa dirugikan, dia mengaku tidak akan mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers, ataupun menggunakan hak jawabnya. "Itu kan kerjaan orang-orang pintar. Kita orang bodoh pak. Ngapain pakai pasal-pasalan orang. Ngapain. Bicara nurani saja," ucapnya.

Baca Juga: Munarman FPI Ngatain Pemerintah Bengis, Orang PDIP Nggak Terima: Pak Polisi, Sikat!

Politisi PDIP Ruhut Sitompul ikut berkomentar soal tudingan itu. Namun, eks politisi Demokrat itu memilih menyerahkan masalah ini pada penegak hukum.

"Banteng tiarap? Diam itu emas bukan berarti tiarap karena menghormati proses hukum kasus korupsi Depsos. Kita mendukung tugas KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi paten. Merdeka," kata Ruhut lewat akun Twitternya @ruhutsitompul.

Sebelumnya, Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri sempat menanggapi kemungkinan adanya aliran duit suap bansos ke partai.

"Dia (Juliari) bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ, ini kan bagian (materi penyidikan). Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses (pemeriksaan) saksi," jelasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menindaklanjuti semua informasi terduga penerima duit suap bansos secara tuntas hingga ke pengadilan.

"Jika nanti terdapat indikasi buram maka kami akan ajukan gugatan praperadilan," kata Boyamin.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla memberi pendapat keras pada PDIP. Lewat akun Twitter miliknya @ulil, eks politisi Demokrat itu meminta publik menghukum PDIP.

"PDIP ini harus dihukum secara politik di pemilu mendatang, sebagaimana hukuman itu pernah menimpa Partai Demokrat dulu. Apalagi jika dugaan bansos Covid mengalir ke pertai ini seperti diberitakan majalah Tempo, terbukti benar. Kalau ndak mendapat hukuman, keterlaluan," cuit Ulil.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: