Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Terkait pelibatan Wapres dalam bongkar pasang kabinet, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro punya analisisnya. Kata dia, dalam sejarah politik Indonesia, posisi wapres itu memang tidak se-powerful presiden. Yang punya otoritas besar adalah presiden termasuk hak prerogatif dalam penyusunan kabinet.
Tidak cuma Ma'ruf, kata Siti, Jusuf Kalla (JK) yang notabene berlatar belakang politisi juga merasakan hal yang sama.
"Di periode pertama, JK nyaris menganggur," kata Siti. "Memang, wapres itu menunggu saja apa yang diberikan presiden," sambungnya.
Baca Juga: Dilaporkan Anak JK, Ferdinand Hutahaean Diminta Segera Diproses Hukum
Namun, belakangan ia mengamati peran Ma'ruf cukup sentral. Ia dimuliakan Jokowi. Beberapa tugas strategis dilimpahkan kepada mantan Rais Aam PBNU itu.
"Kiai Ma'ruf adalah Ketua Dewan Pengarah Otonomi Daerah. Ketuanya langsung Wapres. (Ketua Komite) Reformasi Birokrasi juga beliau yang pegang. Domainnya sudah ada. Tinggal apakah Pak Ma'ruf bisa menjalankannya secara maksimal atau tidak," sambungnya.
Dengan dipilihnya Gus Yaqut atas rekomendasi dari Wapres, Siti menilai ini bukti lain Jokowi menghormati pasangannya. Ia berharap hubungan antara presiden dan wapres tetap harmonis. Ketegangan antara keduanya hanya akan merugikan bangsa dan negara.
Senada disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Dia mengatakan peran Ma'ruf sangat sentral dalam penentuan Menteri Agama. Bagus, jika Ma'ruf dilibatkan.
"Karena dunianya sangat dekat dengan itu. Maka Pak Jokowi berusaha memberikan, ya minimal ada unggah-ungguh untuk mengajak Pak Ma'ruf berbicara," kata Hensat, sapaan karibnya.
Ia yakin, harmonisnya Jokowi dan Ma'ruf akan terus terjaga. "Karena Pak Jokowi nyaman dengan Kiai Ma'ruf, begitupun sebaliknya," pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
