Kurang Greget, Pemerintah Diminta Evaluasi Program JPS Kemenaker

Warta Ekonomi, Jakarta -

Saat pandemi Covid-19, sektor tenaga kerja menjadi salah satu bidang yang terkena dampak besar. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK karena perusahaan tak sanggup membayar upah, lantaran juga berimbas pada penurunan pendapatan karena Covid-19.

Namun sayangnya, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat pandemi misalnya, tak mampu membuat pekerja makin produktif. Bantuan tunai dari pemerintah hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan untuk bertahan hidup.

Dosen Ekonomi dari Perbanas Institute sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menyoroti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kemnaker.

Bahkan Piter menyebut, Kemnaker menjadi salah satu kementerian yang track record kinerjanya menjadi yang paling banyak disorot terutama saat pandemi. Ia pun berharap, ke depan akan ada perbaikan seluruh program dari Kemnaker terutama bagi pekerja yang terdampak. Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Termin 2 Amburadul: 'Cair ke Rekening Panitia Mungkinkah?'

"Kemarin ada reshuffle kabinet, kabarnya akan ada lagi tahun depan. Kami berharap, kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya kembali pada Presiden Jokowi sendiri," ucap Piter kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Ia menegaskan, tujuan JPS berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progress-nya hingga kini. Bahkan minim sosialisasi dan pencapaiannya.

"Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," katanya.

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, seolah menjadi janji manis kepada banyaknya pengangguran yang tercipta saat pandemi.

Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja banyak yang tak tepat sasaran di lapangan. Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah menjadi sia-sia dan tak berfaedah.

Sama dengan upaya kembali menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi, memang tidaklah mudah kata Piter, akan tetapi upaya pemerintah masih bisa dilakukan dengan mencari pola pendampingan sehingga pekerja yang menganggur, tetap mampu menciptakan peluang usaha di kondisi yang sulit di tengah pandemi.

Ia menyarankan, agar stimulus di Kemnaker bisa terfokus. Karena selama ini terlalu banyak, sehingga overlapping dan tak tepat sasaran. "Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker ini mau dibuat macam-macam lagi?" imbuhnya.

Piter meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus, supaya mengembangkan sistem agar bisa memanfaatkan teknologi digital, sehingga persoalan data bisa cepat teratasi.

"Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," kritiknya.