Dihantam Covid-19, Pendapatan Negara Terjun Bebas Hingga -16,7% di 2020

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara di tahun 2020 mencapai Rp1.633,6 triliun atau 96,1% dari target Perpres 72/2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar Rp1.960,6, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar -16,7% atau anjlok Rp327 triliun.

"Penerimaan pajak (-19,7%) yang paling terpukul dampak dari pandemi di sisi lain karena pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada UMKM dan dunia usaha yang terimbas pandemi Covid-19. Insentif diberikan dalam bentuk antara lain PPh 21 DTP; Pengurangan PPh ps 25; Restitusi PPN dipercepat; dan PPh final UMKM DTP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Meski demikian, lanjut dia, penerimaan Kepabeanan & Cukai relatif lebih baik didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok ilegal, sedangkan penerimaan PNBP ditopang oleh harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020. Adapun penerimaan pajak pada 2020 tercapai sebesar Rp1.070,0 triliun atau tumbuh -19,7% bila dibandingkan 2019. Sementara penerimaan kepabeanan & cukai tercatat tumbuh -0,3% menjadi Rp212,8 triliun.

"Sementara itu, realisasi penerimaan hibah mencapai Rp12,3 triliun terutama dipengaruhi oleh hibah dari dalam negeri langsung (Pemerintah Daerah) terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2020," ungkapnya. Baca Juga: Sri Mulyani Revisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Jadi Minus 2,2 Persen

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun (94,6% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 12,2% dari realisasinya di tahun 2019. "Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil Pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melakukan peningkatan belanja yang diarahkan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, melindungi masyarakat terdampak, serta pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Dalam realisasi belanja negara di tahun 2020 tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.827,4 triliun (92,5% dari pagu Perpres 72/2020), atau tumbuh 22,1% dari realisasinya di tahun 2019. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja K/L sebesar Rp1.055,0 triliun (126,1% dari pagu Perpres 72/2020).

"Peningkatan kinerja realisasi belanja K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp205,1 triliun atau sekitar 120,1 persen dari pagu Perpres 72/2020," jelasnya.