Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. | Kredit Foto: Antara/BPMI Setpres/Muchlis Jr
Karenanya, Gilbert tak mau pusing dengan tudingan blusukan Mensos sebagai tindakan pencitraan. “Saya yakin, rakyat sudah dewasa melihat yang baik, tanpa butuh para politisi menggiring opini berlebihan,” pungkasnya.
Aksi blusukan Risma menjadi sorotan publik. Di hari pertamanya bekerja, pada 28 Desember 2020, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali pemulung di belakang kantornya, di Jakarta Pusat.
Kemudian Senin (4/1) lalu, Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dan menemukan sejumlah gelandangan. Sontak, aksi ini menuai dukungan juga kritik. Kritik pedas di antaranya datang dari politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah. “Kerja pakai konsep. Situasi sulit, uang makin sedikit. Tolong jangan sia-siakan waktu,” ujar Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah.
Kritikan pedas pun dilontarkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Dia menilai aksi Risma di Jakarta adalah pencitraan.
Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai, yang dilakukan Risma itu untuk kepentingan target politik semata. “Dugaan saya bukan target kinerja, tetapi target politik saja. Bukan itu yang ditunggu publik dan tidak menjawab masalah di Kemensos,” prediksinya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Unas ini menyarankan, Risma konsentrasi memperbaiki citra dan kinerja Kemensos yang sedang rusak akibat pendahulunya yang terseret kasus dugaan korupsi.
Wakil Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) DKI Jaya Tahun 1989-2003 ini mengingatkan, aspirasi publik terhadap Risma di Kemensos adalah memperbaiki kepercayaan masyarakat yang mulai pudar. Sekarang, publik tidak ingin blusukan, melainkan bagaimana Risma mengeluarkan kebijakan baru yang memang pro rakyat, dan memperbaiki sistem pengawasan di Kemensos.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
