Diduga Terlibat Korupsi, BPJamsostek Ambil Opsi Azas Praduga Tak Bersalah

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan mengamankan sejumlah dokumen dari kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi yang merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJamsostek Jakarta. Kejagung memeriksa saksi-saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJamsostek Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya akan mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung.

Baca Juga: Terbongkar Kelakuan BPJS Ketenagakerjaan, Eh Dosen UI Langsung Ngegas: Luar Biasa Biadab!

"Manajemen BPJamsostek siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan. BPJAMSOSTEK berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional," tegas Utoh kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Dia menjelaskan, BPJamsostek merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Kegiatan operasional BPJamsostek termasuk pengelolaan dana, telah diawasi dan diaudit baik oleh  Satuan  Pengawas Internal,  Dewas Pengawas dan berbagai lembaga berwenang secara berkala dan rutin yaitu DJSN, BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik.

"Hasil audit BPJamsostek dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019  mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkapnya.