DPR Bingung Kok Banyak UMKM Tak Terima Bantuan Presiden

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah menyalurkan Bantuan Sosial Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 28,8 triliun kepada 12 juta UMKM yang terdampak pandemi.

Sayangnya, bantuan ini belum sepenuhnya merata, karena mengecualikan pelaku usaha rakyat yang memiliki pinjaman atau kredit di bank.

Anggota Komisi VI DPR Eli Rahmat Yasin memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penyaluran Bansos Presiden (Banpres) ini. Salah satunya terkait ketersediaan data usaha mikro.

Menurutnya, ketersediaan data ini sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran.

“Banyak kejadian di lapangan yang benar-benar berusaha (terdata dalam BPUM) tidak mendapatkan, sementara yang katanya baru dadakan mendaftar malah dapat. Ini perlu tindak lanjut sehingga tidak ada lagi data-data fiktif,” kata Eli Rahmat dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Senayan, kemarin.

Baca Juga: Baru Juga Jadi Presiden, Anggota DPR Ini Ajukan Pasal Pemakzulan Joe Biden

Selain itu, Eli Rahmat mendapati banyak pelaku UMKM bankable mengeluh tidak jadi menerima Banpres lantaran memiliki pinjaman di bank. Padahal, mereka ini juga termasuk paling merasakan dampak selama pandemi ini. Tak sedikit dari mereka kehilangan pekerjaan dan di sisi lain harus membayar kredit di bank.

Bagi politisi perempuan PPP ini, mereka masuk dalam golongan pelaku ekonomi rakyat prioritas yang bisa menerima Banpres. “Harusnya mereka prioritas, tapi tidak dapat karena punya utang ke bank,” jelasnya.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty menyayangkan masih sulitnya mendapatkan data pelaku UMKM yang telah menerima Banpres. Evita mengaku karena persoalan data ini, dirinya merasa malu turun menemui konstituen.

“Ini (data Banpres) bukan hal tertutup sebenarnya ketika kita usulkan nama-nama dari bantuan UMKM, aspirasi dari masyarakat kita. Tetapi kita malu turun dapil sekarang karena tidak jelas juntrungannya,” katanya.