Lulusan Sekolah Dasar Dominasi Jumlah Tenaga Kerja di Jawa Timur

Tenaga kerja di Jawa Timur (Jatim), mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2020 didominasi berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 9,22 juta orang atau setara 44% dari total serapan tenaga kerja. Disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3,89 juta orang atau 18,54%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3,31 juta orang atau 15,80%.

Lalu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 2,39 juta orang atau 11,39%. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) ada sebanyak 2,16 juta orang atau 10,28% mencakup 0,37 juta.

Baca Juga: Dear Bu Risma, Penduduk Miskin Terbanyak Ada di Jawa Timur Lho!

Penduduk bekerja berpendidikan Diploma dan 1,79 juta penduduk bekerja lulusan S1 ke atas/universitas. “Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja dari tamatan SMA naik 0,99% dan SMP naik 0,21%. Sebaliknya, berpendidikan SD ke bawah turun 0,88%,” kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Jatim, Asim Saputra dalam rilisnya.

Sementara itu, data Bank Indonesia (BI) Jatim menunjukkan, berdasarkan pertumbuhannya jumlah tenaga kerja lulusan SD, SMK, Diploma dan Universitas mengalami penurunan. Sedangkan kelompok pendidikan lainnya meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja tersebut seiring adanya berbagai program sekolah gratis mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Upaya Pemprov Jatim untuk meningkatkan alokasi lulusan SMK juga mulai terlihat. Dalam waktu lima tahun terakhir, pangsa tenaga kerja lulusan SMK meningkat dari 9,4% di Agustus 2015 menjadi 11,4% di Agustus 2020,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, Difi Ahmad Johansyah.

Dia menambahkan, meski jumlah tenaga kerja lulusan SMP dan SMA mulai meningkat, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)-nya tinggi. TPT Agustus 2020 tingkat SD meningkat dari 1,50% menjadi 2,78%, SMP meningkat dari 3,67% menjadi 5,66%, SMA meningkat dari 6,12% menjadi 9,34%, SMK meningkat dari 8,04% menjadi 11,89%, DI/II/III meningkat dari 3,18% menjadi 6,56%, Universitas meningkat dari 4,45% menjadi 6,08% (yoy). “Peningkatan tersebut karena permasalahan antara penawaran tenaga kerja lulusan SMP dan SMA dengan permintaan dunia kerja,” terangnya.

Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dunia usaha.

Beberapa program Pemprov Jatim untuk meminimalkan gap tersebut, antara lain dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak bagi dunia usaha yang memberikan kesempatan praktik kerja. “Pemprov Jatim juga memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMK,” pungkasnya.