Ikut Sebut Jokowi Cuma Presiden Cebong, Telak! Refly Harun Habis Diacak-acak Ferdinand
Pakar hukum tata negara Refly Harun (RH) menyebut bahwa saat ini ada kelompok yang mempersepsikan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menjadi presiden bagi kelompok mereka.
"Bayangkan bahkan seorang Presiden yang harusnya mewadahi kita semua, bapak bagi kita semua, itu dipersepsikan sebagai presiden satu kelompok. Gawat sekali bangsa kita ini," cetusnya dalam akun channel YouTube-nya seperi dilihat di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Tak Naikkan Gaji PNS di 2021, Ini Alasan Jokowi
Kontan saja, pernyataan tersebut direspons keras oleh mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. FH menyebut pernyataan Refly Harun tersebut tak tepat karena Presiden Jokowi terbukti telah merangkul berbagai pihak di periode kedua kepemimpinannya.
"Jokowi sebagai presiden jelas mengurusi seluruh rakyat pemilihnya maupun yang tidak memilihnya. Bahkan @prabowo dan @sandiuno dirangkul jadi bagian pemerintahan," cuitnya dalam akun Twitter.
Baca Juga: Ambroncius Hina Pigai, Ferdinand sampai Geram: Layak Diproses Hukum!
"Lucunya, @ReflyHZ beropini seolah @jokowi hanya presiden bagi pendukungnya. Refly yang sesat opini, Jokowi yang dia salahkan. Ngaco!" imbuh dia.
Menurutnya, pendapat Refly bersumber dari kekecewaan pribadi dan berujung pada penyampaian opini yang tidak objektif.
"Demokrasi kita telah memilih @jokowi sebagai Presiden terpilih dan harusnya kelompok yang kalah seperti @ReflyHZ menerima hasil demokrasi yang sah dan bukan beropini seperti ini," tegasnya.
Sebelumnya, Refly juga menyebut kelompok pendukung pemerintah sebagai cebong yang cenderung membuat citra Jokowi jadi buruk di mata publik.
"Presiden dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru, Kadrun misalnya. Dan setiap saat bahwa seolah-olah yang dikatakan kadrun itu bukan rakyatnya Jokowi. Konsep bernegara kita jadi tidak benar," ucap Refly.
Menurut Refly, seharusnya jika ada perdebatan horizontal antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain maka presiden harus menjadi penengah.
"Presiden harus menjadi presiden kita semua," katanya.
Baca Juga: Yang Tolak Divaksin Covid-19, Habis Dikata-katain Kadrun sama Ruhut Sitompul
Ia mengatakan fenomena sosial ini terjadi karena peninggalan dari presidential threshold yang membagi pengelompokan masyarakat ini.
"Dan masih terasa sekarang, siapa pun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi pasti ada saja orang yang menghantam bahkan ingin memenjarakan. Itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil