Gila Bener! Negara Kim Jong-un Nihil Kasus Covid-19 tapi Mau Dapat 2 Juta Dosis Vaksin COVAX

Korea Utara (Korut) belum mencatat satu pun kasus Covid-19 namun akan menerima hampir dua juta dosis vaksin AstraZeneca dari jaringan global distribusi Covax.

Pemerintah Korut sempat menutup perbatasan negara itu tahun lalu sebagai bagian dari langkah menekan penularan dari luar.

Baca Juga: Duh, Mantan Diplomat Beberkan Alasan Mengapa Kim Jong-un Sulit Lepas Nuklir

Tetapi para pakar internasional menyatakan keraguan mereka bahwa negara itu bebas Covid-19, karena wabah sempat terjadi di dekat perbatasan.

Fasilitas Covax akan mengirimkan 1,9 juta dosis vaksin Oxford AstraZeneca melalui lisensi yang diberikan kepada Serum Institute of India, produsen vaksin terbesar dunia, menurut laporan Covax.

Covax, yang menyimpan vaksin untuk negara-negara berkembang, dipimpin oleh aliansi GAVI, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), koalisi kesiapan epidemi dan inovasi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations serta badan PBB untuk dana anak-anak, Unicef.

Menurut situs WHO, Korea Utara belum melaporkan satu pun kasus Covid-19 sampai saat ini.

Korut Utara adalah satu dari sedikit negara yang belum melaporkan kasus Covid-19 ke WHO.

Turkmenistan adalah satu-satunya negara yang memiliki perbatasan darat dengan negara lain yang juga belum melaporkan adanya kasus.

Tetapi sejumlah kalangan meragukan klaim Korut dan Turkmenistan bebas Covid-19 karena reputasi negara dengan sensor ketat.

Awal tahun lalu, pemimpin Korut Kim Jong Un menutup perbatasan dengan China, dan sejak itu menerapkan karantina wilayah di sejumlah wilayah di negara itu dalam upaya mencegah penularan virus corona.

Sementara Juli lalu, Kim Jong Un, menyebut negaranya "berhasil dengan gemilang" dalam menghadapi pandemi dan mengatakan negaranya berhasil "mencegah virus ganas dan mempertahankan stabilitas".

Langkah tersebut diperkirakan menyebabkan dampak lebih parah terhadap perekonomian negara yang telah dalam kondisi rentan.

Kebijakan Korut yang ingin swasembada menyebabkan keraguan apakah negara itu akan berpartisipasi dalam program vaksinasi global.