Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan ekosistem industri guna menyukseskan pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku.
Pengembangan Maluku sebagai LIN merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat wilayah Timur Indonesia. KKP ikut terlibat di dalam pengembangan LIN yang merupakan program pemerintah yang sudah lama digulirkan.
Baca Juga: Demi Vaksinasi, Anggaran KKP Dipotong Rp157,66 Miliar
Menteri Trenggono menyebutkan, ekosistem industri yang dimaksud adalah menyiapkan infrastruktur dasar pelabuhan perikanan serta memastikan ketersediaan komoditas laut sebagai bahan dasar berlangsungnya produksi di kawasan LIN.
"KKP mempersiapkan dari aspek ekonominya. Jadi, ekonominya adalah ikan dan yang berkaitan dengan biota laut. Ini yang sedang kita siapkan," ujar Menteri Trenggono di Ambon, Jumat (5/2/2021).
Pelabuhan perikanan di kawasan LIN Maluku akan dibangun semodern mungkin dengan mengusung konsep integrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, proses bisnis yang berjalan lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Bagi kami di KKP adalah bagaimana seluruh potensi sektor kelautan perikanan atau biota kelautan ini bisa berpusat di sini sehingga perekonomian di sini nanti tumbuh. Lalu ada terbangunnya suatu pelabuhan perikanan yang modern, seperti yang kaya di Jepang misalnya," ujarnya.
Menurutnya, butuh kerja sama semua pihak untuk menyukseskan program Maluku sebagai LIN. Sejauh ini, sinergitas antarkementerian/lembaga dan pemerintah sudah dibangun di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Saya kira mohon dukungan dari semua pihak supaya pembangunan ekonomi Timur sudah bisa kita laksanakan sehingga menjadi legacy pemerintahan ini ke depan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, Presiden Joko Widodo meminta program LIN segera berjalan. Kedatangan kali ini untuk melakukan sinkronisasi terhadap persiapan-persiapan infrastruktur baik pelabuhan transportasi maupun kawasan pelabuhan perikanan.
"Pesan presiden tidak boleh lama-lama, harus bergerak cepat dan ditargetkan 2023 baik pelabuhan dan infrastruktur lainnya bahkan industrinya, sudah bisa berjalan," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: