Eh Buset! Lagi-Lagi Anak Buah AHY Senggol Partai Bu Megawati, Terus Teriak: Demokrat Tidak...

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Andi Arief, ikut merespons pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saifulah Hidayat terkait pembatalan RUU Pemilu.

Ia menyebut PDIP memiliki inisiatif untuk membahas revisi UU Pilkada dan Pemilu. Kemudian, PDIP juga mendorong untuk menutup pembahasan RUU Pemilu. Baca Juga: Geram Dituding, Marzuki Alie ke Andi Arief: Hentikanlah Fitnah!

"PDIP termasuk partai yang punya inisiatif membahas revisi RUU pilkada dan Pemilu. Partai ini juga yang akhirnya mendorong untuk menutup pembahasan RUU itu. Alasannya agar fokus penanganan Covid," katanya kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Lanjutnya, ia menyebut bahwa PDIP mendorong Pilkada 2020 tetap digelar meski di tengah pandemi Covid-19.

"Padahal, pertama, di saat banyak protes Pilkada 2020 karena COVID, justru jajaran pengurus seperti Mas Djarot, Hasto, bahkan Mendagri, memaksakan pilkada. Kita tahu bahwa memang inkumben saat itu banyak dijabat PDIP," ujarnya. Baca Juga: Demokrat Makin Nggak Karuan, Setelah PKB dan Nasdem, Partai Bu Mega Kena Senggol Juga

Sementara itu, Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong Pilkada 2022 digelar, karena ada beberapa alasan Pilkada 2022 dan 2023 layak digelar.

"Kedua, Presiden Jokowi menjamin setahun vaksin selesai, kalau selesai kan artinya 2022 dan 2023 layak pilkada. Ketiga, Menteri Airlangga dan SMI (Sri Mulyani) menjamin ekonomi Indonesia tumbuh 5-6% tahun ini. Kalau sudah tumbuh tahun ini artinya pilkada layak 2022 dan 2023," ucapnya.

"Jangan salahkan munculnya spekulasi 271 Pilkada 2022 dan 2023 yang tidak dilakukan itu akan dimanfaatkan PDIP dan partai-partai lain berebut atau bagi-bagi PJ (pelaksana) dari birokrasi. Akan terjadi politisasi ASN. Spekulasi lain menjegal Anies dan menyiapkan putranya Gibran yang masih menjabat sampai 2024 untuk pilkada berbarengan," sebut Andi.

Ia mengatakan bahwa partainya tidak berburu kekuasaan, namun banyak masukan bahwa Pemilu serentak 2024 bisa berbahaya.

"Posisi Demokrat bukan berburu kekuasaan, tetapi banyaknya masukan betapa berbahayanya jika pelaksanaan serentak 2024. Belajar dari Pemilu 2019, banyak yang wafat kelelahan dan lain-lain. Karena itu penting dipisah. Partai Demokrat juga menganggap bahwa power kepala daerah bukan dari pemilihan rakyat akan lemah. Akan timbul masalah legitimasi apalagi sampai ada yang 2 tahun PJ atau penjabat," katanya.

"Saya kira yang gila kuasa itu justru PDIP, banyak dalih dan argumen hanya untuk kuasa," imbuhnya.