JK Ngomong Pengkritik Dipanggil Polisi, Mahfud Langsung Beraksi, Balasannya Telak Abis!

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, langsung merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait mengkritisi pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.

Menurut Mahfud, pelaporan tersebut merupakan hak dari warga negara dan tidak bisa dihalangi pemerintah. Baca Juga: JK Sindir Pemerintah, Roy Suryo Usul Buzzer Dikandangin

"Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil," ucapnya, dalam video yang dikutip, Senin (15/2/2021).

"Itu kan yang melapor punya hak, kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami," katanya. Baca Juga: Ya Allah, Bikin Hati Menangis Lagi, Tiba-Tiba Mahfud MD Keluarkan Pernyataan, Mendadak...

Menurut dia, bahwa derasnya kritik terhadap pemerintah juga pernah dirasakan JK saat dirinya masih menjabat Wakil Presiden.

Namun, ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah merasa dilema menyikapi para kritikus.

"Sejak zaman pak JK aktif di wapres masih menjadi wapres, kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," ujarnya.

Kemudian, ia juga mengungkapkan bagaimana derasnya kritikan pada era Jokowi-JK yang dikenal dengan saracen maupun muslim cyber army.

Karena itu, ia meyakini keoada JK jika saat itu pula pemerintah merasa bimbang karena takut salah langkah ketika harus menghadapi para kritik.

Sambungnya, Mahfud pun mengatakan bahwa pemerintah lebih memilih untuk mengantongi segala kritik untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan.

"Silahkan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu presiden menyatakan silahkan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan." katanya.

Diketahui sebelumnya, JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini.

Menurut JK, perlu adanya keseimbangan dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.

"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2).