AHY Diprediksi Sulit Dirobohkan, karena Dukungan Bapaknya?

Karena itu, Toto menilai, hanya ‘jurus mabok’ yang bisa memuluskan digelarnya KLB Demokrat, dengan segala resiko buruk yang akan diterimanya. Salah satunya, kehilangan legitimasi publik karena dianggap melakukan praktik ‘politik kotor’.

“Tidak mustahil, akan berimbas pada citra buruk pemerintahan Jokowi, jika praktik demokrasi tak sehat itu berujung pada keputusan pemerintah, lewat Menkumham untuk melegalkan hasil KLB,” katanya.

Soal gosip yang menyebut KLB merupakan bagian dari agenda melumpuhkan Demokrat karena dianggap berseberangan dengan pemerintah, atau murni ekspresi kekecewaan sejumlah kader seniornya, Toto mengaku tak tahu.

Baca Juga: Dengar Baik-Baik Pak SBY dan Mas AHY, KLB Jadi Solusi yang Sah Kisruh Partai Mercy Ini

Menurutnya, spekulasi itu akan terjawab dari sikap pemerintah. Apakah pemerintah ‘menikmati’ kemelut internal partai yang didirikan SBY ini, atau tegas tidak memberi lampu hijau apalagi restu terlaksananya KLB tersebut.

“Kalau ternyata Demokrat hasil KLB ini akhirnya diakui pemerintah, publik akan menduga Istana berada di balik semua ini. Apalagi, jika tokoh yang selama ini heboh dituding terlibat merancang KLB, yakni Moeldoko, terpilih sebagai ketua umum," ungkapnya.

Dalam konteks ini, Toto mengingatkan pemerintah untuk segera merespons KLB ini untuk bersikap tegas. Agar tak berada di antara dua kubu yang sedang konflik.

Kata Toto, sikap itu penting, agar pemerintah tidak menjadi bagian yang dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa yang makin parah.

“Saat ini, kita sedang membutuhkan situasi yang kondusif dalam menghadapi berbagai persoalan besar bangsa. Jangan tambah masalah lagi, dengan sikap pemerintah yang memberi ruang terhadap munculnya perpecahan. Saya sedih, jika pemerintahan Pak Jokowi ini diberi stempel tukang memecah partai politik yang berseberangan,” tandasnya.